Ketua PGRI Sebut Mendikbud Sengsarakan Guru

HARIANFOKUS- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dalam kinerja untuk memuliakan guru secara serius dipertanyakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Mendikbud dinilai justru senang menyengsarakan guru lewat kebijakannya.

“Mana itu janji memuliakan para guru. Semua serba dipersulit dan sedikit-sedikit tunjangan guru dipotong. Itu namanya menyengsarakan guru,” kata Ketua PB PGRI Sulistyo, Senin (14/9).

Dia menyebutkan beberapa kebijakan yang membuat guru resah. Di antaranya adalah pemberlakukan ujian kompetensi guru (UKG) di mana standarnya harus 5,5. Bila capaian UKG di bawah stadar itu, tunjangan profesi guru (TPG) dipotong.

Kebijakan lainnya adalah pembiayaan sertifikasi yang harus dilakukan oleh guru sendiri. Padahal sertifikasi merupakan tanggung jawab pemerintah. “UU Guru dan Dosen yang buat pemerintah, tapi mereka pula yang melanggar,” ujar Sulistyo.

Sedangkan honorer ‎K2, khususnya guru, harus mendapat gaji lebih tinggi dibanding buruh. Mereka meminta kenaikan gaji menjadi Rp 3 juta-Rp 3,1 juta. Angka ini bisa bertambah tahun depan. “Kami minta dalam bulan-bulan terakhir di 2015, honorer K2 sudah bisa mendapatkan gaji Rp3 juta. Karena selama ini hanya terima Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu rupiah per bulan. Tahun depan naik lagi, karena kan gaji buruh juga naik. Intinya gaji guru honorer harus lebih tinggi dari buruh,” papar Ketua PB PGRI Sulistyo.

Sementara itu, buruh yang tergabung dalam Konfederasi ‎Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga menuntut kenaikan gaji. Mereka menilai, gaji yang selama ini diterima tidak bisa memenuhi kriteria hidup layak.

“Bagi buruh, gaji Rp 2,9 juta di situasi sekarang ini sudah tidak memenuhi lagi. Kami minta kenaikan gaji Rp 3,5 juta atau paling rendah Rp 3,3 juta,” terang Sekjen KSPI Muhammad Rusdi di Jakarta, Senin (14/9).

Rusdi mengakui, tuntutan buruh dan guru ini akan membuat pemerintah pusing. Namun, jika pemerintah memprioritaskan masyarakat kecil, hal ini akan menjadi mudah.

“Bayar THR PNS saja bisa kok, masa bayar honorer tidak bisa. Makanya pemerintah harus jeli melihat situasi sekarang, semua serba susah karena dolar terus melejit, kalau gajinya tidak dinaikkan bagaimana kami bisa hidup,” ujar Rusdi. (tim)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *