12 views

Ada 135 Pelanggaran Pilkada, Semua Bebas

HARIANFOKUS.COM – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Lampung merilis laporan pelanggaran selama tahapan pilkada di 8 kabupaten/kota se-Lampung, Rabu (21/10/2015). Tercatat setidaknya ada 135 pelanggaran, namun demikian karena tidak ada yang memenuhi unsur semua bebas.

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah menyatakan, dari 135 pelanggaran Pilkada tersebut memang ada yang saat ini masih ditangani Panwas kabupaten/kota. Ada juga yang masuk di Gakkumdu serta ada yang sudah divonis tidak memenuhi unsur atau bebas. “Hasil konsolidasi total, tidak ada dugaan pelanggaran politik uang,” kata dia usai menggelar Rakor dengan Panwas 8 kabupaten/kota di Begadang Resto, Selasa (20/10).

Dijelaskan Khoir, sapaan akrab Fatikhatul Khoiriyah, beberapa laporan dugaan pelanggaran yakni netralitas PNS, kampanye di tempat ibadah, black campaign, perusakan APK, persyaratan calon, kode etik penyelenggara, dan DPS serta DPT. Namun, jika ada laporan dugaan politik uang Bawaslu dan Panwaslu akan meneruskan ke kepolisian. “Karena memang tidak ada sanksi tegas mengenai politik uang di UU Pemilu, makanya kita akan kenakan pidana umum,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pelanggaran politik uang akan dikenakan pasal pidana yaitu Pasal 149 KUHP dengan ancaman pidana sembilan bulan atau denda Rp 450 juta. “Pasal ini jelas dengan detil membahas pelanggaran politik uang pada Pemilu,” ungkapnya.

Nah untuk dugaan pelanggaran seperti di Pesawaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon dengan membagikan uang transportasi kepada warga, Bawaslu sudah memanggil LO (leassion officier) untuk diberikan pemahaman. “Dana transportasi tidak diberikan ke individu melainkan calon menyediakan transportasinya saja, artinya bukan dalam bentuk uang,” tegasnya. (EDWIN FEBRIAN)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *