Erwin Jadi Pelampiasan Dendam Lama Nanang

FOKUS- Keputusan KPU Lampung menggugurkan calon incumbent Lampung Timur, Erwin Arifin yang diketahui wakilnya berhalangan tetap atau meninggal (Prio Budi Utomo) beberapa waktu lalu disebut sebagai keputusan yang tergesa – gesa dan syarat kepentingan politik. Sebab, KPU Lampung sudah mengeluarkan pernyataan gugur sebelum diadakan pleno komisioner.

Ketua Tim Pemenangan Erwin Arifin, Yusni mengatakan pernyataan Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono yang ditunjuk sebagai saksi ahli hukum sangat tergesa – gesa tanpa pertimbangan yang matang. Bahkan, hubungan Nanang dan Erwin ketika masih bersama – sama menjadi Dosen Unila sudah tidak harmonis.

“Memang hubungan pak Nanang dan pak Erwin sudah tidak harmonis dari dulu. Bahkan pak Erwin ketika masih di KPU Lamtim dulu yang menentang adalah pak Nanang. Kita tahu sendiri pak Nanang sudah mengeluarkan penyataan gugur sebelum adanya pleno resmi. Ada apa ini? Apakah ada dalam mengambil keputusan ada unsur ketidaksukaan? Apa pelampiasan dendam lama? ” kata dia.

Menurut dia, dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis yang artinya bisa dilaksanakan secara langsung dan bisa dilaksanakan secara tidak langsung.

“Pilkada bukanlah pemilihan Wakil Kepala Daerah. Ini berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,” ungkapnya.

Dijelaskannya, KPU seharusnya mengacu pada aturan tertinggi. UU Pilkada dan peraturan KPU multitafsir. Jika peraturan terendah menyimpang dari UUD 1945, dinyatakan batal.

“Peraturan KPU tidak bisa melampaui sumber hukum kita, yakni UUD 1945,” tegasnya.

Terpisah, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menilai keputusan KPU Lamtim menggugurkan Cabup Erwin tidak bertentangan dengan UU Pemilukada No. 8 Tahun 2015. Keputusan KPU Lamtim 10 November 2015 penuh dengan pertimbangan serta dikaji dengan komprehensif. Prio Budi Utomo gugur karena berhalangan tetap, yakni meninggal pada 4 November 2015.

Ia menjelaskan dalam praktik pemilu yang dipakai adalah PKPU No. 9 Tahun 2015. Lalu hak konstitusi dalam UU No. 8 Tahun 2015 yang dinamakan pemilihan serentak itu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat. KPU hanya memastikan lancarnya pemilihan serentak.

“Dalam Pasal 83 PKPU No. 9/ 2015 dikatakan calon yang berhalangan tetap tidak bisa diganti dan tahapan berjalan terus guna memastikan pilkada 9 Desember,” tandasnya. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *