42 views

BAMBANG SURYADI: Konflik BNIL Harus Diselesaikan Mendagri

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung merespon, konflik PT BNIL dengan Pemkab Tulangbawang, hanya bisa diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Bambang Suryadi, berdasar pada hasil pemanggilan terhadap Pemkab Tulangbawang, penutupan izin atas IUP-B pada PT BNIL, terus berlanjut dan pihak Pemkab bersikeukeuh pada putusannya meski sudah kalah di PTUN Bandarlampung. Maka mereka mengajukan banding.

Selanjutnya Bambang mengatakan dari hasil penjelasan Pemkab Tulangbawang, PT BNIL sudah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Jadi tidak ada ruang lagi untuk mencabut surat HGU yamg sudah dikeluarkan Bupati,” kata dia.
Masih menurut Bambang, meskipun DPRD Lampung sifatnya memediasi permasalahan tersebut, pihaknya tetap akan mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri. “Kami segera kirim surat ke Depdagri, ya kita teruskan. Kita tidak lihat PT BNIL-nya, tapi yang kita lihat adalah pemerintah pusat menargetkan tahun 2018 swasembada gula harus cukup dan tidak terlambat, dan untuk itu kepada pihak-pihak diberi kemudahan yang mengurus perkebunan tebu,” kata dia.
Menurut Bambang, budi daya tebu di Lampung kandungannya sangat bagus. Secara kandungan dan tekstur tanah sangat mendukung, sehingga kebijakan antara PT BNIL dan Pemkab Tuba itu harus diluruskan, semua komponen harus dilibatkan baik unsur pesanan, unsur usaha, dan apabila itu murni ada salah satu kesalahan, harus diluruskan. “Ya kita tetap kawal, bukan karena PT BNIL, melainkan untuk iklim perusahaan tebu di Lampung investasi yang bagus,” kata dia.
Selain itu, politisi PDIP ini menambahkan pemerintah pusat sudah menganggarkan swasembada gula 3 triliun. Jadi upaya pemerintah pusat jangan sampai terkendala hanya karena kepentingan individu semata. (*)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *