2 views

Hari Guru dan Kualitas Guru

Pada hari Rabu 25 November 2015 men­datang para guru akan merayakan Hari Guru. Peringatan hari guru sejalan dengan peringatan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-70. Hari Guru Nasional bukan hari libur resmi. Hanya saja dirayakan dalam bentuk upacara peringatan di sekolah-sekolah dan pemberian tanda jasa bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Sehubungan dengan momentum peringatan Hari Guru Nasional, tentu ada hal-hal yang perlu disyukuri oleh para guru dan ada juga sesuatu yang juga perlu dievaluasi dan disikapi dengan baik dan benar.  Guru sejak 10 tahun belakangan memang sudah bisa tersenyum. Kondisi guru hari ini, sangat berbeda dengan kondisi guru sebelum 10 tahun yang lalu. Dulu, guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa atau juga dikenal dengan sebutan Umar Bakri, yang nasibnya memang kere.

Kondisi guru sekarang, senyuman begitu sum­ringah. Is­tilah guru tanpa tanda jasa pun telah jauh bergeser. Gu­ru tidak kere lagi, tapi sudah keren. Karena apa? Ka­rena memang profesi guru kini telah berubah menjadi pro­fesi yang menggiurkan. Berbeda dengan masa lalu. Du­lu, profesi guru adalah sebuh profesi keterpaksaan. Ka­rena kesehateraannya sama sekali tidak menjanjikan. Na­mun di era reformasi kondisinya berputar 180 de­rajat.

Pemerintah sangat serius memerhatikan kese­jahteraan guru melalui program sertifikasi. Dengan program sertifikasi, selain gaji pokok dan tunjangan, guru juga mendapat tunjangan  sertifikasi yang besarannya sama dengan nilai gaji pokok. Guru golongan 3C dengan masa kerja 8 tahun saat ini telah bisa menerima gaji Rp6-7 juta perbulan. Gaji itu berasal dari gaji pokok plus  tunjangan sertifikasi dan lainnya. Gaji demikian tentu terbilang cukup besar jika dibanding kan dengan gaji pegawai kantor pemerintahan lainnya. Jam kerja juga relatif lebih santai. Sertifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas guru  yang muaranya pada peningkatan kualitas pendidikan.

Tetapi setelah program sertifikasi guru dimulai sejak tahun 2007 silam, apakah ada perbaikan terhadap kualitas guru dan juga perbaikan terhadap kualitas pendidikan? Ini sangat menarik untuk dipertanyakan. Program sertifikasi mengacu pada Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa guru harus mempu­nyai kemampuan pedagogic, professional dan ber­kepribadian baik.

Namun selama kurun waktu enam tahun berlang­sungnya program sertifikasi  ternyata dampak riilnya terhadap mutu pendidikan di Indonesia belum berpengaruh secara signifikan. Kajian Bank Dunia, program sertifikasi guru oleh pemerintah Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi guru dan siswa. Sertifikasi guru baru hanya efektif untuk meningkatkan minat kaum muda memilih pendidikan sebagai calon guru. Selain itu, sertifikasi guru juga baru hanya berdampak peningkatan kesejahteraan hidup para guru.

Sertifikasi guru yang semestinya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru agar terjadi peningkatan kualitas pendidikan di kelas dan sekolah ternyata tak berjalan seperti yang diharapkan. Prestasi siswa tak meningkat signifikan dan sertifikasi tak mengubah praktik mengajar dan tingkah laku guru. Perubahan yang dilakukan pemerintah untuk membayar lebih guru tak diterjemahkan dalam hasil belajar yang bagus. Sertifikasi hanya semakin memacu minat calon mahasiswa untuk memilih pendidikan guru. Persoalan ini semestinya mendapat perhatian serius dari para guru. Jika program sertifikasi tidak membawa dampak bagi peningkatan kualitas pendidikan, tentu Indonesia rugi besar. Karena di 2013 pemerintah mengalokasikan dana Rp43 triliun untuk tunjangan guru dari  Rp337 triliun anggaran  pendidikan. **

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *