2 views

Sayembara Herman HN dan Adipati Cuma Sensasi

FOKUS- Sayembara penangkapan pelaku money politic (politik uang) yang dibuat oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung Herman HN-Yusuf Kohar serta Cabup dan Cawabup Waykanan Adipati-Edward Antony dinilai salah kaprah dan sensasi politik saja. Sebab, berdasar data yang dirilis Bawaslu Lampung kedua daerah tidak termasuk zona merah atau zona rawan politik uang.

Diketahui, paslon Herman HN-Yusuf Kohar menjanjikan uang Rp 5 juta sebagai upah bagi yang berhasil menangkap pelaku politik uang. Sedangkan, Adipati-Edward Antony menjanjikan uang lebih besar senilai Rp 15 juta.

 

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, pihaknya sudah merilis zona merah pilkada serentak. Tolak ukur dalam penentuan zona rawan yakni, pertama, kabupaten atau tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan logistik, kedua, rawan terhadap daftar pemilih, ketiga, rawan politik uang, dan keempat, rawan keterlibatan penyelenggara negara, serta yang terakhir, rawan ketaatan prosedur (tidak taat prosedur).

 

“Jadi lima tolak ukur itu yang menjadi tolak ukur daerah rawan,” kata dia, Selasa (1/12).

 

Dijelaskan perempuan yang akrab disapa Khoir ini, kabupaten atau TPS yang rawan logistik pilkada dilihat dari letak geografis (kepulauan atau pegunungan), seperti Kabupaten Pesbar, Lamsel, dan Pesawaran. Sedangkan, daerah yang masih rawan terhadap daftar pemilih akibat karut marutnya daftar pemilih tetap (DPT) terdapat di Lamteng, Pesawaran, Lamsel, dan Bandarlampung.

Sementara untuk daerah yang rawan keterlibatan penyelenggara negara terdapat di Pesawaran, Waykanan, Lamsel, dan Lamtim. Sebab, Pilkada di daerah itu diikuti oleh salah satu calon atau pasangan calon petahana.
Adapun Kabupaten atau TPS yang rawan terjadi politik uang terdapat di Lamsel, Metro, Lamtim, Lamteng, dan Pesibar.

“Kami juga menilai di 8 kabupaten/kota yang akan melakukan pilkada serentak 9 Desember, masih rawan ketaatan prosedur. Kami merasa ada sejumlah pelaksanaan teknis yang belum dipahami dengan baik oleh penyelenggara. Sebagai langkah antisipasi kami terus mengimbau agar KPU kota/ kabupaten melakukan bimbingan teknis secara rutin kepada anggota panitia pemungutasn suara,” papar dia.

Terpisah, Panwaslu Bandarlampung mengaku sudah melakukan pemetaan wilayah yang dinilai rawan kecurangan penghitungan suara pilkada. Panwaslu menilai tingkat kecurangan netralitas aparatur pemerintah yang terlibat dalam politik praktis cukup berpotensi di Bandarlampung.

“Dalam pemetaan pengawasan kami merujuk lima barometer, diantaranya netralitas penyelenggara dan dugaan keterlibatan aparatur pemerintah, money politic, akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih, serta kepatuhan tata cara pungut hitung,” kata Nur Rakhman Yusuf Divisi Pengawasan Panwaslu Bandarlampung.

Untuk mengantisipasi kecurangan ini, Panwaslu sudah memberikan bimbingan teknis bagi pengawas di lapangan (Panwascam, PPL dan pengawas TPS) terkait titik tekan pengawasannya.

Dia mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi TPS yang memiliki potensi terjadi kecurangan saat Pilkada Bandarlampung 9 Desember mendatang.

“Saya tidak bisa menyebutkan TPS nya, tapi hampir menyeluruh, makanya kita menempatkan 1300 pengawas di TPS, untuk melakukan monitoring jalannya pencoblosan, sampai penghitungan suara,” tandasnya. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *