2 views

KPU Intensif Pendampingan di DOB Pesbar

FOKUS- Sejak ditetapkan Pesisir Barat sebagai daerah otonomi baru pada 22 April 2013 lalu, maka di pilkada serentak tahun ini menjadi kali pertama Pesbar melakukan pilkada. Sehingga menjadi perhatian serius penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) mengingat KPU Pesbar baru terbentuk pada 17 November 2015 atau 21 hari menjelang waktu pemilihan.

Sebelumnya, tahapan pilkada di kabupaten pecahan Lambar itu dilimpahkan KPU Lampung ke KPU Lambar atau masa peralihan. Perhatian penyelenggara pilkada di DOB seluruh Indonesia, juga menjadi perhatian KPU RI dengan dikeluarkannya SE KPU RI selama dua kali. Yakni,  SE:853/KPU/XI/2015 tertanggal 23 dan 25 November 2015.

Selain itu mengapa Pilkada Pesbar menjadi perhatian serius, masyarakat saibatin itu menginginkan pemimpin yang definitf. Sehingga masyarakat melakukan pengawasan atau partisipasi aktif pada pilkada tahun ini.

Berikut kutipan wawancara Edwin Febrian selaku wartawan FOKUS  kepada KPU Lampung yang diwakilkan Ahmad Fauzan selaku Devisi Tekhnis.

Sudah seperti apa persiapan Pilkada Pesbar?

KPU sudah menjalankan tahapan sesuai dengan UU dan PKPU.

Apakah ada kendala pada pelaksanan tahapan Pilkada Pesbar?

Sejauh ini tidak ada kendala yang signifikan. Semua tahapan berjalan dengan baik, hanya menindaklanjuti SE KPU RI, maka KPU Lampung akan mengambil langkah pendampingan koordinasi,  supervisi, dan assitensi (KSA) secara intensif. KPU provinsi juga menugaskan KPU Lambar untuk melakukan pendampingan di Pesbar.

Bagaimana dengan 7  kab/ kota lain yang juga melaksanakan pilkada, apabila  KPU Provinsi  fokus kepada  Pilkada Pesbar?

KPU provinsi tidak henti-hentinya melakukan KSA ke kab/ kota lain yang melakukan pilkada. Hampir setiap hari KPU provinsi melakukan monitoring dan supervisi di 7 kab/kota yang akan melakukan pilkada, untuk melihat kesiapan teman-teman yang melakukan pelaksanaan pilkada. Maka, menindaklanjtui SE KPU RI untuk KSA di Pesbar bukan berarti mengabaikan 7 kab/kota lainya.

Bagaimana dengan isu-isu konflik yang dapat saja muncul seketika di Pilkada Pesbar?

KPU sudah melakukan koordinasi dengna  steakholder dalam rangka mengantisipasi kemungkinan-kemungkian yang terjadi disetiap tingkatannya.

Ada isu penyelenggara pemilu di Pesbar tidak netral atau berpihak kepada salah satu calon, apa tanggapan Anda?

KPU bekerja berdasarkan kepastian hukum, maka KPU tidak boleh terpengaruh dengan adanya isu-isu yang berkembang. Tetapi, apabila ada penyelenggara yang secara hukum dapat dibuktikan tidak netral, maka dipersilahkan bagi siapa saja untuk menempuh jalur hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kalau dia terkait dengan etika penyelenggara, maka masyarakat boleh mengadukan langsung ke DKPP.

Kabarnya, Tulus Basuki yang terpilih sebagai Ketua KPU Pesbar adalah menantu tim sukses salah satu calon?

Kita sudah mendengar informasi itu dan langsung melakukan klarifikasi pada yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan mengatakan bahwa berita itu tidak benar. Kalaupun ada calon yang datang kerumah mertuanya itu dalam rangka silaturahmi biasa. Siapapun calon boleh datang kesana sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebagai tokoh agama siapapun calon akan diterima dalam rangka silaturahmi. Tidak ada dukung mendukung kepada salah satu calon.

Apakah penugasan KPU Lambar itu berimplikasi pada kewenangan dalam mengambil kebijakan, yang berkaitan  dengan KPU Pesbar.

Tidak . Sejak dilantiknya KPU Pesbar, maka KPU Lambar tidak mempunyai kewenangan atas kebijakan-kebijakan strategis yang terkait dengan kebijakan lembaga. KPU Lambar sifanya hanya mendampingi, tidak boleh mengintervensi KPU Pesbar.

Harapannya kepada KPU Pesbar?

Kami meminta bekerja sesuai aturan tetap menjaga integritas, independensi dan jaga etika.

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *