4 views

Pencalonan Oking Top Diduga Bermasalah

FOKUS- Mengejutkan, pencalonan Oking Ganda Miharja-Irawan Topani di Pilkada Pesisir Barat diduga bermasalah. Sebab, Irawan Topani hingga kini belum juga di PAW atau masih tercatat sebagai anggota DPRD Lambar. Sementara berdasarkan PKPU Nomor 12 tahun 2015 tentang perubahan PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, maka bagi anggota DPRD yang maju menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilkada serentak, wajib mengundurkan diri sebagai anggota DPRD sejak ditetapkan menjadi calon kepala daerah oleh KPU setempat.

Belum di PAW nya Irawan Topani diketahui dalam surat No. 230/KPU-KPB/12.13.06/XI/2015 tertanggal 26 November 2015 yang dikirimkan KPU ke DPRD dengan menyebut Sumiyati sebagai penggantinya.

Solihin selaku Komisioner KPU Lampung mengaku belum mendengar kabar jika PAW Irawan Topani belum diproses.

“Saya belum mendengar malahan,” kata dia, Jumat (4/12).

Menurut pria yang akrab disapa Coing ini, melihat persoalan Irawan Topani ini ada dua kemungkinan. Pertama, yang bersangkutan sudah membuat surat kesedian berhenti sebagai wakil rakyat tapi belum diproses, dan kedua ada surat PAW keluar sekaligus keluar nama penggantinya.

“Dan semua itu sah, karena yang bersangkutan bersedia mundur dan itu dianggap sah, walaupun belum ada penggantinya,”ungkapnya.

Terpisah,  Sekwan Drs. Juaini Ekaputra mengatakan, surat PAW yang dikirimkan KPU tersebut diterima pihaknya, untuk selanjutnya diteruskan ke Gubernur Lampung M. Rido Ficardo melalui Pj. Bupati Qodratul Ikhwan.

Tapi, terdapat beberapa item persyaratan yang wajib dilengkapi, seperti lampiran keterangan kesehatan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan keterangan dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ), serta beberapa item lainnya.

Diterangkan Eka, setelah beberapa item tersebut dilengkapi dan diajukan Pj. Bupati ke Gubernur Lampung, tahapan berikutnya hanya tinggal menunggu turunnya SK dari gubernur.

“Artinya tidak bisa dipastikan kapan SK-nya akan diterbitkan, karena itu sudah jadi kewenangan gubernur. Namun demikian, ketika SK tersebut sudah diturunkan DPRD bisa untuk segera menggelar sidang paripurna istimewa,” imbuhnya.

Diakui Eka, terkait proses PAW tersebut diakuinya mengalami sedikit keterlambatan. Meski begitu, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD KPB sendiri.

“Memang terlambat tapi tidak berpengaruh terhadap kinerja kita. Akan tetapi, kami tetap berharap proses PAW itu bisa segera diselesaikan agar secepatnya bisa tuntas,”tandasnya. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *