Kasus Bendahara UPTP Kota Agung Stagnan

HARIAN FOKUS.COM – Dugaan penipuan oleh oknum Bendahara UPT Pendidikan (UPTP) Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus jalan ditempat. Terkait masalah ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus mengklaim tengah berupaya keras menyelesaikan dugaan penipuan yang dialami guru-guru di bawah naungan UPT Disdik Kota Agung tersebut.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Tanggamus Anas Ansori, selama ini pihaknya sudah memanggil dan minta keterangan pada para guru yang menjadi korban Tipu gelap dari N. Dari keterangan itu disimpulkan ada guru yang dipalsukan dokumennya,dan  ada juga guru yang memang sebelumnya sempat bekerja sama dengan mantan bendahara UPT Disdik Kota Agung berinisial N itu untuk sama-sama meminjam dana di bank.

“Jadi ada yang dipalsukan, ada juga yang sama-sama meminjam dana kerjasama dengan N,” katanya, Jumat (18/12).

Pengertian dokumen guru yang dipalsukan, adalah guru tersebut tidak pernah meminjam dana ke bank. Namun setiap kali gajian selalu ada potongan dari bank,saat ditanya ke pihak Bank,sementara Pihak Bank menyatakan guru itu terbukti meminjam.

Di kelompok ini ada lima guru. Merekalah Kata Anas, yang semua dokumennya dipalsukan. Untuk kelompok ini,maka Disdik Tanggamus minta pada Pihak Bank supaya hutang atas nama guru tersebut dihapuskan. Dan berdasarkan informasi yang diterima disdik dari Inspektorat Tanggamus, ternyata ada oknum pihak bank yang bekerja sama guna memuluskan pemalsuan dokumen kelimanya.

Kemudian kelompok lainnya adalah antara para guru dan N yang diketahui bekerjasama guna meminjam dana ke bank. Misalnya, guru A ingin pinjam ke bank lalu menghubungi N. Disitulah lalu N ikut menghutang  tapi atas nama guru A tadi.Artinya jika guru A pinjam dana Rp 3 juta, lalu kerjasama dengan N yang juga mau berhutang jumlahnya Rp 27 juta. Sehingga si guru A jadi  berhutang Rp 30 juta,

“Di kelompok ini antara guru dan N sama-sama menikmati uang, maka kami tidak minta bank supaya  menghapus utangnya karena dana sama-sama dinikmati,” terang Anas.

Ia menjelaskan, pada penyelesaian di kelompok ini juga akan sulit. Sebab amat disayangkan, para guru yang bekerja sama dengan N tidak ada bukti dan saksi yang menyatakan kalau mereka bekerja sama. Para guru dan N umumnya hanya melakukan perjanjian secara lisan dan saling percaya saja. Di kelompok ini jumlah gurunya justru sebanyak 29 orang.

“Perkiraan kami sementara ini dana total yang dihimpun N sebesar Rp 800 juta. Ini masih sementara bisa berkurang atau bertambah, sebab masalah belum selesai,” jelas Anas.

Alhasil hingga kinimasalah nya kian menjadi sulit diselesaikan, karena N tidak pernah ada dan tidak bisa dimintai keterangan. Apabila N ada maka keterangan jadi seimbang antara kelompok guru yang dipalsukan dokumennya, maupun kelompok guru yang bekerja sama untuk meminjam dana.

“Selama ini keterangan yang kami himpun baru dari para guru-guru, untuk N belum pernah datang padahal keterangan dia sangat diperlukan,” kata Anas.

Dan untuk diketahui pula,jika masalah ini pun ternyata melebar, karena N juga bekerjasama dengan seorang guru berinisal H. Keduanya bekerja sama dalam proses hutang di bank, entah itu dalam memalsukan dokumen atau lainnya. Dan informasinya N sudah lebih dulu mengadukan tindakan H ke pihak Polda Lampung.

Jika selama proses di polda belum selesai, N tidak akan mau datang untuk penuhi panggilan dari pihak Disdik Tanggamus sebagai pihak yang menaunginya, Inspektorat Tanggamus selaku pihak Penyidik Administrasinya,karena N merupakan Aparatur Sipil Negara(ASN) serta Polres Tanggamus yang akan memproses Hukumnya. Sebab para guru juga melaporkan N dan H ke Polres setempat.

“Kalau kami hanya ingin merekonstruksi masalahnya supaya diketahui siapa yang semestinya bertanggung jawab. Karena masalah ini juga sudah sampai di kepolisian maka hanya polisi yang sanggup menghadirkan N. Dari sana jika tindakan itu berupa pemalsuan dokumen maka masuk ranah pidana dan jika hutang piutang masuk ranah perdata,” terang Anas.

Sementara itu,dalam masalah ini Inspektorat Tanggamus kini mengarahkan fokus kasus N, pada tingkat kehadiran N sebagai ASN. Sebab ranah hukum telah diadukan ke kepolisian.

“Kalau kami arahannya ke tingkat kehadiran karena beberapa kali panggilan tidak datang termasuk juga kehadiran harian di kantornya diUPT Kota Agung. Untuk masalah hukum biar diselesaikan aparat hukum. Untuk pemecatan nanti dilihat dulu pelanggaran hukumnya sejauh mana lalu digabung dengan pelanggaran tidak hadir bekerja,” ujar Inspektur Firman Ranie.(Odo)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *