15 views

Bongkar ‘Korupsi’ Dinas PU Tanggamus

HARIANFOKUS.COM – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tanggamus layak mendapat rapor merah. Inilah ujian berat episode kedua kepemimpinan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, setelah terpaan dugaan suap pembahasan APBD tahun 2016, pelan namun pasti, aroma korupsi lainnya mulai bermunculan.

Bagaimana tidak, sejak tahun anggaran 2014 hingga 2015 ditemukan indikasi-indikasi kegiatan anggaran Dinas PU Tanggamus telah merugikan negara.

Satu diantara banyak penyebab, seperti pelaksanaan kegiatan fisik diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan kegiatan tidak diselesaikan 100 persen serta kegiatan terindikasi fiktif pun, ada juga. Namun ajaib, anggaran telah tersedot dari kas daerah dengan laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan 100 persen.

Sejumlah pelaksanaan proyek di Dinas PU Tanggamus ditenggarai sarat penyimpangan, mulai dari proses pelelangan hingga pelaksanaannya. Bahkan, proyek pembukaan badan Jalan Pekon Sirna Galih, Desa  Pematang Begelung, Kecamatan Hulubelu, senilai Rp1,4 miliar, belum juga dikerjakan.

Padahal, dalam kontrak kerja pelaksana CV Eki Jaya Mandiri nomor kontrak : No 600/002-BM-01/03/2014 kontrak 24 April 2014 SPK  : tgl 28 April 2014, selaku pemenang tender, pelaksanaan pekerjaan harus selesai 6 Agustus 2014. Terlebih, ada dugaan jika pihak rekanan sudah menerima 30 persen dari nilai proyek.

Berdasarkan data yang dihimpun,  pembukaan badan jalan dan peningkatan sampai dengan onderlag dan Boxulvert serta gorong-gorong, pemasangan talud di jalan Pekon Sirna Galih, Desa Pematang Begelung, Kecamatan Hulubelu Kabupaten Tanggamus, hingga habis masa kontrak 6 Agustus 2014 tidak juga dikerjakan.

Diduga, pihak Dinas PU Tanggamus melakukan sendiri pekerjaan tersebut, langkah tersebut diduga dilakukan sebagai alasan guna mempertanggung jawaban anggaran yang telah ditarik oleh pihak rekanan sebesar 30 % dari nilai kontrak.

Selain itu, pekerjaan seharusnya segera dimulai pihak pengawas atau konsultan sudah bisa membuat skedul/ kurva  laporan pekerjaan. Dan bila dihitung dari tanggal SPK sampai saat ini bulan Agustus sudah masuk 3 bulan lebih berjalan berarti sisa tidak sampai 5 bulan lagi sesuai kontrak ,maka kurva / skedul pekerjaan yang seharusnya naik sesuai dengan berjalannya waktu dan hasil pekerjaan.

Terkait pencairan uang muka sebesar 30 persen atas proyek tersebut, terindikasi jika ada permainan dan kerjasama antara rekanan dengan oknum dinas.

Hasil temuan juga mengarah kepada penggunaan alat berat yang tidak sesuai dengan kontrak. Pembukaan badan jalan tersebut hanya menggunakan alat berat berupa Dozer dan tidak menggunakan eksavator. Bahkan, tidak buat kemiringan pada tebing galian, sehingga berpotensi terjadi longsor.

Selain itu, badan jalan di tempat tersebut tidak merata, ada yang hanya  empat meter, ada yang lima  meter, sedangkan standar pembukaan badan jalan  enam meter tidak sesuai dengan spesifikasi/RAB.

Galian siring  juga belum tergali  sampai saat ini, sementara dalam RAB/ Spesifikasi harus ada. Bahkan, alat berat yang digunakan untuk pelebaran jalan tersebut milik Dinas PU Tanggamus, diduga upaya ini untuk mengelabui agar terlihat pekerjaan tersebut tidak bermasalah.  Yang lebih parah, pihak rekanan diduga menghilang alias tidak bertanggung jawab.

Ketua Umum Laskar Pemuda Indonesia (Lapindo), Bung Aprian, kepada harianfokus.com, Senin (29/12/2015) menuturkan, jika temuan tersebut sangat berpotensi merugikan Negara, terlebih sudah ada anggaran proyek yang dikeluarkan Dinas PU Tanggamus ke rekanan.

“Ini sangat jelas jika pelaksanaan proyek   pembukaan badan Jalan Pekon Sirna Galih, Desa  Pematang Begelung, Kecamatan Hulubelu, sarat penyimpangan dan berpotensi merugikan negara,” kata Bung Apri.

Bukan itu saja, LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung No.20C/LHP/XVIII.BLP/04/2014 tertanggal 30 April 2015 melansir adanya pekerjaan Dinas PU Tanggamus tidak sesuai kontrak sekitar Rp 1,905.320.670 Miliar.

Indikasi kerugian negara pada Dinas PU Tanggamus senilai Rp 1,905.320.670 Miliar, diantaranya bersumber dari Pekerjaan Overlay Hotmix Jalan Sukarno Hata di Kecamatan Kota Agung oleh CV RA dengan kontrak nomor 600/002/BM-32/30/2014 tanggal 24 Juli 2014 senilai Rp 1.885.563.000

Untuk pekerjaan Overlay Hotmix Jalan Sukarno Hata di Kecamatan Kota Agung oleh CV RA, dilaporkan pada LHP BPK RI Perwakilan Lampung, adanya ketebalan yang terpasang bervariasi antara 1,95 s.d 4,2 cm.Bahkan tingkat kepadatanpun Cuma 75,005 s.d 96,775 persen seharusnya 97 persen. LHP BPK RI Lampung menghitung kerugian negara mencapai Rp 240,38 juta

Untuk itu, kata Bung Apri, masih banyak temuan indikasi paket pekerjaan tahun 2014 dan tahun 2015 tidak sesuai kontrak. Oleh sebab itu, Bung Apri mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Lampung secepatnya melakukan penyidikan terhadap pejabat Dinas PU Tanggamus, sebelum ada oknum yang berupaya menghilangkan data atau bukti.

”Secepatnya Kejaksaan Tinggi melakukan penyidikan sebelum terlambat,” tegasanya.

Sebelumnya, Kepala pekon beserta warga Sinar Galih, Kecamatan Hulubelu, Kabupaten Tanggamus,  dengan sukarela memberikan surat pernyataan pembebasan lahan untuk penambahan pelebaran jalan selebar  3 m.

Karena yang tersedia hanya 3 M dan warga siap menambah 3 M,  maka kini lebar jalan menjadi 6 mx3 KM  onderlag, boxulvert serta gorong-gorong, pemasangan talud.

Terkait temuan ini, pihak Dinas PU Tanggamus belum bisa dimintai keterangannya. Bahkan mantan Kadis PU Tanggamus Muklis dan Kadis PU Tanggamus Riswanda Junaidi, keduanya belum bisa dihubungi. (Singgih/Odo)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *