12 views

PT Wayhalim Permai Menunggak Pajak Rp 1,3 Miliar

HARIANFOKUS.COM – PT Wayhalim Permai di Jl. Griya Utama, Way Halim Permai, Bandar Lampung belum melakukan pembayaran PBB sejak  tahun 2010-2015 sebesar Rp 1,3 Miliar.

Ini berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandarlampung. Selain itu, masih ada puluhan perusahaan di Kota Tapis Berseri belum melakukan pembayaran pajak PBB.

Berdasarkan data, tercatat beberapa perusahaan yang belum membayar pajak diantaranya, gede wijaya yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien, belum membayar pajak sejak 2010 hingga 2015 dengan total Rp 439 juta.

Selanjutnya, PT Asenda Bangun Persada (Citra Garden) pajak sejak 2014 dengan total pajak Rp 312,5 juta, PT Asenda Bangun Persada di Jalan Dr Setia Budi pajak tahun 2015 sebesar Rp 181 juta. Hotel Marcopolo di Jalan Dr Susilo pajak tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp 300 juta. Kemudian PT Hanjung dengan besar pajak Rp 289 juta untuk tahun 2015.

PT Ranggai Indah pajak tahun 2011 sebesar Rp 57 juta, Golden Dragon pajak tahun 2013-2015 sebesar Rp 213 juta dan PT kartika Dharma permai pajak tahun 2015 sebesar Rp 118 juta.

Kepala Dispenda Kota Bandarlampung, Yanwardi mengatakan hingga 21 desember 2015 ini, capaian PBB baru sekitar 31,79 persen, dengan realisasi Rp 47,682 miliar dari target sebesar  Rp 150 miliar.

Sedangkan dari data yang ada, perusahaan yang belum membayarkan  PBB dengan besaran diatas Rp 50 juta, dan masih banyak lagi perusahaan yang belum membayar pajak dibawah Rp 50 juta.

“Perusahaan-perusahaan yang belum membayar pajak ini telah kita upayakan dihubungi pemiliknya, namun hingga kini belum ada kabarnya.kendalanya, ada yang tidak ada ditempat, dan ada juga yang pemiliknya orang Jakarta,’kata Yanwardi, beberapa waktu lalu kepada awak media.

Yang jelas, kata dia, untuk PBB tahun ini dipastikan tidak akan terkejar lagi dari target. Namun, Yanwardi berjanji tahun depan akan lebih memaksimalkan lagi pencapaianya.

“Tahun depan kita ada trik-trik untuk memenuhi target, salah satunya dengan memasang plang di lokasi yang belum membayar pajak. Kita akan dongkrak PAD melalui PBB dan BPHTB, karena tahun depan pemotongan 20 persen sudah ditiadakan,’pungkasnya (Singgih)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *