35 views

Lawan Menhub, Pengusaha Merugi Rp 375 Miliar per Hari

HARIANFOKUS.COM – Larangan operasional truk saat momen pergantian tahun dipastikan merugikan kalangan pengusaha, termasuk di Lampung. Perhitungan pengusaha truk Lampung, kerugian mencapai Rp 375 miliar per hari.

Larangan operasional truk tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 48 Tahun 2015. Larangan itu berlaku selama lima hari, terhitung sejak hari ini, Rabu (30/12) hingga Minggu 3 Januari 2016.

Adapun jenis kendaraan angkutan barang yang dilarang beroperasi meliputi kendaraan pengangkut bahan bangunan, truk tempelan dan truk gandengan, kendaraan kontainer, serta kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari dua. Namun, Menhub memberikan pengecualian bagi kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM) ternak, bahan pokok, pupuk, susu murni, dan pos.

Larangan operasional truk yang baru pertama kali diberlakukan pada momen pergantian tahun ini, menuai protes dari pengusaha Lampung. General Manager PT Samudera Lampung Logistik Adam Ismail ML menegaskan, SE Menhub tersebut kebablasan dan tidak ada kajiannya. “Selama ini belum pernah ada larangan seperti sekarang ini, walaupun terjadi kemacetan di mana-mana. SE itu diterbitkan tidak berdasar. Menurut saya itu karena kegalauan pemerintah sendiri, termasuk Korlantas Mabes Polri, karena melihat kemacetan parah yang terjadi di Tol Cikampek kemarin,” kata Ismail, (29/12) lalu.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Lampung itu, seluruh pengusaha angkutan yang ada di Lampung akan mengalami kerugian sampai sekitar Rp 375 miliar per hari.

Ia memaparkan, angkutan barang di Lampung ada sekitar 450 truk. Sedangkan rata-rata pendapatan pengusaha truk per hari sekitar Rp 7,5 juta. Alhasil, kerugian pengusaha truk di Lampung mencapai Rp 375 miliar per hari. “Kalau dihitung-hitung, per pengusaha truk di Lampung akan kehilangan sekitar Rp 17 triliun selama edaran itu berlaku (5 hari). Ini hanya dari sisi pendapatan pengusaha pemilik truk. Sedangkan turunannya kan banyak. Pelabuhan juga bisa terkena dampaknya. Kemudian eksportir dan importir, dan lainnya akan berimbas. Yang lebih penting lagi jelas akan berpengaruh pada perekonomian Lampung juga nantinya,” sambung Ismail.
Tetap Jalan

Meski SE tersebut sudah diedarkan ke semua daerah, Ismail menegaskan, pengusaha truk akan melawan. Ia memastikan seluruh angkutan tetap akan jalan meski ada SE Menhub tersebut.

 Wakil KetuaAsosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Aptrindo) Lampung,Adam Ismail ML menilai, Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 48 Tahun 2015 tentang Larangan Kendaraan Angkutan Barang Beroperasi Selama Lima Hari Libur Natal 2015 dan Tahun Baru 2016, kebablasan. “Selama ini, belum pernah ada pelarangan. Tahun-tahun sebelumnya, belum pernah ada itu edaran larangan seperti sekarang ini, walaupun terjadi kemacetan di mana-mana. SE itu diterbitkan tidak berdasar. Menurut saya, itu karena kegalauan pemerintah sendiri, termasuk Korlantas Mabes Polri, karena melihat kemacetan parah yang terjadi di Tol Cikampek kemarin,” kata Ismail, Selasa (29/12/2015).

Pria yang juga menjabat sebagai General Manager PT Samudera Lampung Logistik tersebut memaparkan, dengan keluarnya SE tersebut, seluruh pengusaha angkutan di Lampung akan mengalami kerugian sampai sekitar Rp 3,375 miliar per hari. Sehingga dalam lima hari, kerugian bisa mencapai Rp 16,8 miliar.

“Rata-rata pendapatan per hari itu, sekitar Rp 7,5 juta. Lampung ini untuk angkutan barangnya ada sekitar 450 truk. Itu artinya per hari saja, Rp 7,5 juta dikalikan 450 truk, bisa mencapai sekitar Rp 3,375 miliar. Itu per hari, sedangkan edaran ini berlaku selama lima hari. Tinggal dikalikan saja, berapa kerugian yang dialami pengusaha selama lima hari itu,” jelas Ismail.

“Kalau dihitung-hitung, per pengusaha truk di Lampung akan kehilangan sekitar Rp 17 miliar selama edaran itu berlaku. Ini hanya dari sisi pendapatan pengusaha pemilik truk. Sedangkan, turunannya kan banyak. Pelabuhan juga bisa terkena dampaknya. Kemudian, eksportir juga, importir juga, kemudian yang lain-lain, itu juga akan berimbas. Yang lebih penting lagi, jelas akan berpengaruh pada perekonomian Lampung juga nantinya,” sambung Ismail.

Meski SE Menhub Nomor 48 Tahun 2015 sudah diedarkan ke semua daerah, pihaknya tetap akan bekerja seperti biasanya. Artinya, lanjut Ismail, seluruh angkutan tetap akan jalan meski ada SE Menhub tersebut. “Kalau dari diskusi kami sejak terbitnya SE itu, kami koordinasikan juga dengan Aptrindo pusat dan semua daerah, dan diputuskan kami tetap akan jalan. Karena tidak bisa pemerintah mau seenaknya saja. Mereka yang tidak bisa mengatasi permasalahan kemacetan di tol, kenapa kami yang terkena imbasnya? Tidak bisa,” kata Ismail.

Menurut Ismail, banyaknya kemacetan yang terjadi di seluruh Indonesia, tidak melulu disebabkan truk, melainkan kendaraan pribadi. “Coba perhatikan saja. Memang, truk itu menggunakan badan jalan cukup besar, panjangnya juga, tetapi apakah sering terlihat kemacetan parah, seperti di Tol Cikampek kemarin itu, disebabkan truk? Seharusnya yang ditertibkan ya kendaraan pribadi itu,” tegas Ismail. (Singgih/Tbn)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *