25 views

Menilisik Modus “Curang” Dinas PU Tulangbawang Barat

HARIANFOKUS.COM – Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulangbawang Barat dinilai BPK RI telah melanggar asas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendapat senada disampaikan Ketua Gerakan Radikal Pemberantasan Korupsi (GRPK) Lampung terkait pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan melalui APBD Kabupaten Tulangbawang Barat Tahun Anggaran 2014.

Ketua GRPK, Arifudin menuturkan Dinas PU Tulangbawang Barat menyimpan “bom” berdaya ledak tinggi. Jika tidak diantisipasi dengan baik, bom meledak dan menelan banyak korban.

“Jika kita ibaratkan, oknum Dinas PU Tulangbawang Barat menyimpan “bom” berdaya ledak tinggi. Artinya, terlalu banyak indikasi pelaksanaan proyek yang tidak sesuai kontrak. Masih tersimpan baik dalam lemari data lembaga kami, pembangunan gedung dan jalan yang menyimpang di tahun 2014, sebut saja Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Kecamatan Panaragan Jaya,’katanya kepada harianfokus.com, Rabu (30/12).

Ia membeberkan, bisa jadi temuan lembaganya juga menjadi temuan BPK RI. “Pada pembangunan Kantor Disdukcapil di Panaragan Jaya ada Pekerjaan bekisting beton dan Pekerjaan Besi Tulangan Beton yang tidak sesuai spesifikasi teknis, tulang utama terpasang 10,99 mm seharusnya 12 mm,”imbuh Arif.

Hasil penelusuran harianfokus.com terhadap pelaksanaan pekerjaan Dinas PU Tulangbawa Barat tahun 2014 melalui BPK RI Perwakilan Lampung, memang terdapat Analisa harga satuan pembangunan gedung tidak sesuai ketentuan dan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp721.213.373,88; serta Realisasi belanja modal jalan tidak sesuai kontrak sebesar Rpl .837.076.263,94.

Pada LHP BPK RI Perwakilan Lampung Nomor 24C/LHP/XVIII.BLP/5/2015 tanggal 18 Mei 2015 disebutkan bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Disdukcapil di Kecamatan

Panaragan Jaya dilaksanakan oleh CV AK, dengan Kontrak Nomor 600/09/KONTRAK/PU/TBB/IV/2014 tanggal 4 April 2014 sebesar Rp2.731.781.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender (07 April s.d. 3 Desember 2014) dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Menurut BPK RI, pekerjaan fisik telah dinyatakan selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 600/09/BAPHO/ PU/TBB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014. Pekerjaan telah dibayar sebesar Rp2.458.602.900,00 (90%), terakhir dengan SP2D Nomor 3895 tanggal 30 Desember 2014.

Pada Pekerjaan bekisting beton Dalam analisa harga satuan kontrak atas pekerjaan bekisting beton pada

analisa harga satuan CI (bekisting sloof, kolom praktis, ring balok), C2 (bekisting kolom), C3 (bekisting balok) C4 (bekisting plat lantai) dan C5 (bekisting tangga), diketahui bahwa di dalam rencana anggaran biaya (RAB) pada kontrak telah memperhitungkan komponen kayu kelas III (papan) dan plywood tebal 9 mm dengan koefisien sesuai analisa Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hasil analisis dan pengujian di lapangan oleh BPK RI Perwakilan Lampung, menunjukkan bahwa kedua komponen bahan tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu bila papan yang digunakan maka plywood tebal 9 mm tidak diperlukan atau sebaliknya, bila plywood tebal 9 mm yang digunakan maka papan tidak diperlukan.

Hal tersebut terbukti bahwa pihak rekanan hanya menggunakan plywood dan tidak menggunakan papan sebagai komponen bekisting. Akibatnya, Negara dirugikan sebesar Rpl24.959.067,96 pada bekisting untuk pekerjaan beton bertulang.

Terkait LHP BPK RI Perwakilan Lampung, Ketua GRPK Lampung, Arifudin menegaskan sebaiknya Polda Lampung melalui Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Subdit III melakukan penyidikan.

“Alangkah baiknya jika Dirkrimsus Subdit III merupakan bagian yang berwenang untuk mengusut masalah itu. Merujuk pada Pasal 184 KUHP . Polda Lampung jangan membeda-bedakan dalam menegakkan hukum. Apa lagi kegiatan yang menyalahi hukum sehingga berujung pada korupsi,” ujarnya.

Hal yang patut dicermati Polda Lampung, proyek pembangunan Sesat Agung Tahap I senilai Rp 11,5 Miliar dan Pembangunan Masjid Agung Islamic Center Tahap I senilai Rp 16,5 Miliar. “Ini proyek sangat bernuansa KKN. Indikasi adanya ‘skandal’ dalam tender dua proyek ini terlihat dari beberapa hal. Pertama, dua proyek ini dimenangkan oleh satu perusahaan yakni PT. Ratu Citra Bahari. Perusahaan ini memenangkan proyek Pembanguan Sesat Agung Tahap I senilai Rp11,5 Miliar dengan harga penawaran Rp 11,467 Miliar. Untuk proyek Pembangunan Masjid Agung Islamic Center Tahap I senilai Rp 16,5 Miliar dimenangkan dengan harga penawaran Rp 16,454 Miliar.

Lanjut Arif, padahal, peserta tender dua proyek ini mencapai 35 perusahaan.Kedua, PT Ratu Citra Bahari memenangkan tender dua proyek itu hanya dengan penawaran kurang dari satu persen dari pagu anggaran. Kondisi yang sama juga terjadi pada perencanaan dan pengawasan kedua proyek ini.

Seperti Pengawasan teknis Pembangunan Sesat Agung senilai Rp230 juta yang dikerjakan CV. Gupeta Wira Utama dengan harga negosiasi Rp227 juta atau hanya turun Rp3 juta. Perencanaan Pembangunan Sesat Agung Rp175 juta dikerjakan CV. Adika Konsultan dengan Harga Negosiasi Rp 173 juta atau hanya turun Rp2 juta.

“Ayolah, institusi hukum bergerak jangan tebang pilih,”pungkas Arif pada sesi akhir wawancara dengan harianfokus.com,Rabu (30/12) sore.  (Singgih)

 

 

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *