25 views

Gubernur Didesak Mediasi Konflik Nelayan dan DKP

HARIANFOKUS.COM – Gubernur Provinsi Lampung diminta menjadi mediator konflik nelayan dan DKP setempat terkait amburadulnya implementasi Permen-KP No.2 Tahun 2015. Permintaan ini disampaikan HNSI Lampung, Senin (11/1/2016) di ruang pertemuan Diskominfo Pemprov Lampung.

Ridho Ficardo selaku Gubernur Lampung diperintahkan oleh Undang-undang yaitu Inpres No.15 Tahun 2011 untuk memberikan jaminan perlindungan nelayan, karena matinya usaha nelayan 5 – 30 GT menjadi tanggungjawab dan wewenang pemprov. Demikian rilis yang diterima Harianfokus.com, Senin (11/1/2016) saat demontrasi HNSI Lampung di kantor gubernuran.

Bahkan, Gubernur juga diminta mengawal ketat Program Jokowi yaitu Program Satu Juta Asuransi untuk nelayan dan 13.700 paket bantuan alat tangkap yang digelontorkan Kementrian KP tahun 2016. “Jangan lagi yang menerima bantuan adalah nelayan jadi-jadian yang kriterianya melanggar peraturan,”kata pengurus HNSI dalam rilis yang diterima Harianfokus.com, Senin (11/1/2016)  (Singgih)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *