Pilkada 2017, Perangkat Desa Boleh Berpolitik

HARIANFOKUS.COM- Angin segar datang dari Kementerain Dalam Negeri (Kemendagri) ke perangkat desa yang akan menggelar pilkada di 2017 mendatang. Pasalnya, Kemendagri berencana akan mencabut larangan perangkat desa untuk berpolitik yang sebelumnya dilarang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, kemungkinan besar akan dicabutnya larangan perangkat desa berpolitik sangat terbuka, karena larangan berpolitik hanya untuk pegawai negeri sipil (PNS). Sementara, perangkat desa bukan PNS.

“Permintaan kepala desa mengenai peran perangkatnya, apakah tidak boleh merangkap parpol. Kajian Dirjen kami, itu memungkinkan akan dicabut. Memang PNS harus netral, perangkat desa itu bukan PNS,” kata dia, Minggu (17/1).

Menurut dia, Kemendagri akan menargetkan merampungkan 25 persen pemangkasan sejumlah aturan yang dinilai menyulitkan daerah pada awal tahun ini.

“Mulai dari surat edaran, permedagri, perpres, keppres yang dainggap menghambat investadi dan birokrasi,” ujarnya.

Politisi PDIP ini berharap, dengan adanya pemangkasan aturan itu dapa mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi kami akan kaji seacara mendalam terhadap aturan yang dianggap menghambat,” tegasnya.

Sebelumnya larangan perangkat desa berpolitik diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Dalam Pasal 29 huruf G disebutkan “Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai”. (*)

 

 

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *