0 views

Persoalan Pasar, Warga Unit II Seruduk Kantor DPRD

 

HARIANFOKUS.COM- Sejumlah warga yang mengaku berasal dari pedagang pasar Unit II menyambangi Kantor DPRD Tulangbawang, Rabu (20/1). Kehadiran mereka meminta para wakil rakyat itu mencari solusi terkait semerautnya sistem pasar yang dinaungi dinas pasar setempat.

Sadilan, salah satu perwakilan pedagang pasar Unit II mengatakan, persoalan pasar berawal dari berdirinya FORPETRA atau KOPERTAM bentukan pemerintah yang diduga bermasalah atau tidak memiliki badan hukum.

“Jadi kami minta pemerintah atau dinas yang membawahi pasar memutuskan wewenang itu kalau tidak, nantinya akan menjadi masalah besar bahkan bisa menimbulkan caos (baku hantam) sesama pedagang,” kata dia.

Dia berharap wakil rakyat dalam hal ini Komisi II dapat menengahi permasalahn tersebut.

“Kami sudah puas disakiti, jadi kami akan meminta keadilan” ujarnya.

Pedagang yang berhasil menemui Komisi II menyampaikan 7 tuntutan yakni, pertama, penempatan pedagang periode I tidak melalui musyawarah dengan pedagang yang akan ditempatkan, kedua, pedagang yang ditempatkan pada pembangunan pasar periode I tidak sesuai dengan jenis dagangannya, ketiga, penempatan pedagang tidak sesuai dengan mekanisme awal dibagikan kunci kepada para pedagang, sehingga ada indikasi kecurangan dalam mendapatkan tempat toko yang strategis diberikan kepada pedagang tertentu, dan yang keempat, ada beberapa (puluhan) yang berdagang dipasar unit II dan memiliki HGB tetapi tidak mendapatkan toko setelah pembangunan pasar unit II, kelima, FORPETRA membentuk koperasi (KOPETRAM) yang tidak memiliki badan hukum tetapi sudah menarik iuran simpanan pokok dan tabungan dari beberapa para pedagang pasar unit II setelah terbentuknya Koperasi sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan dan transparansi tentang laporan keuangan, dan yang keenam, pengelolaan sampah dipasar unit II yang dikelola oleh FORPETRA tidak ada kejelasannya melihat sampah yang menumpuk padahal pedagang sudah ditarik iurannya, dan tuntutan yang terakhir, pedagang merasa keberatan penarikan iuran bulanan Rp 20 ribu/bulan.

Ketua Komisi II Edison Thamrin mengatakan, pihaknya akan segera memanggil dina pasar untuk mengklarifikasi laporan pedagang.

“Maka itulah kami nantinya meminta pemaparan secara jelas dari satuan kerja dinas pasar tersebut mengenai adanya laporan dari para pedagang ini. Karena yang namanya anggaran pasti ada untuk pembangunan fisik,” kata dia.

Dia berharap permasalahan pasar Unit II ini cepat selesai, sehingga pedagang dapat nyaman berjualan.

“Saya juga berharap pasar unit II dapat bermanfaat untuk masyarakat maupun pedagang nantinya, sesuai visi dan misi pak bupati,” tandasnya. (saidi)

 

 

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *