BNIL Ogah Ganti Rugi

HARIANFOKUS.COM- Mediasi yang dilakukan pihak Pemerintahan Kabupaten Tulangbawang terhadap sengketa lahan PT BNIL dengan masyarakat Bujuk Agung menemui jalan buntu. Bahkan, PT BNIL tetap keukeh tidak akan melakukan ganti rugi sesuai keinginan masyarakat Bujuk Agung.

General Manager PT. BNIL Julius Sunarya mengatakan, mediasi yang dilakukan pihak pemkab tidak akan menyelesaikan masalah. Dia menganjurkan masyarakat untuk menempuh jalur hukum agar persoalan sengketa lahan tidak berlarut-larut.

“Masyarkat mengadu ke legislatif dan eksekutif ini tidak akan menyelesaikan masalah, karena kedua lembaga ini tidak mampu merubah HGU. Sehingga sebaiknya datang ke yudikatif untuk menmpuh jalur hukum,” kata dia, Selasa (26/1).

Julius memastikan, PT BNIL tetap akan mempertahankan HGU yang sudah ditetapkan, sebelum ada keputusan yang jelas.

“Selagi HGU itu sah sesuai dengan hukum yang berlaku kami akan menjaga yang mengeluarkan HGU itu dan mempertahankannya dengan cara apapun karena itu adalah rumah kami,” ujarnya.

Sementara, perwakilan masyarakat Bujuk Agung Tugiman alias Sukirman menceritakan, awalnya tanah yang menjadi lahan sengketa itu pada tahun 1982 merupakan bagian dari wilayah Kampung Bajar Agung, Kab. Lampura. Namun, pada tahun 1985 lahan tersebut diajukan kepada pemerintah untuk dijadikan sebagai desa persiapan.

“Setelah itu tepatnya pada 13 Maret 1986 melalui surat  Gubernur KDH TK. I Lampung nomor G/070/B.III/HK/1986 Kampung Bujuk Agung resmi menjadi desa persiapan, dengan luas kampung 1500 Ha,”ungkapnya.

Pada 28 Oktober 1991, lanjut, Sukirman, Gubernur Lampung Pujono Pranyoto mengeluarkan surat petunjuk penyelesaian area percadangan 10.000 Ha,  dengan nomor 300/5342/G.Sospol/91 yang ditujukan kepada Bupati Lampura dan PT. BNIL. Isi surat tersebut yakni, agar masyarakat yang telah menepati lahan areal 10.000 Ha akan diberikan 2 Ha dengan perincian setiap kepala keluarga 1/4 Ha lahan untuk perkarangan, 3/4 Ha lahan untuk tanaman pangan, dan 1 Ha lahan untuk wajib di tanam hybrida/sawit.

“Untuk penanaman sawit tersebut, akan diatur khusus antara pemilik lahan (masyarakat) dan perusahaan PT. BNIL dengan bimbingan Pemda TK I Lampung dan instansi terkait. Untuk penataan kembali permukiman penduduk, dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan transmigrasi Swakarsa baik dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, maupun jaminan hidup,” ungkapnya.

Surat tersebut juga meminta agar semua pihak baik pemerintah, masyarakat, dan perusahaan untuk melaksanakan dan mengamankan kebijakn tersebut.

“Pada tahun 1991 seluruh warga pada 7 desa tersebut dipindahkan ke desa Bujuk Agung dan Indraloka oleh Departemen Transmigrasi melalui Program transmigrasi Swakarsa sesuai dengan surat menteri dalam negeri nomor X.590/74/SJ tanggal 31 Oktober 1991 dan kepada masyarakat akan diberikan 2 Ha Lahan setiap KK,” tegasnya.

Hadir dalam rapat tersebut ketua tim penyelesaian sengketa tanah, Wakil Bupati Tuba Heri Wardoyo, Ketua DPRD Tubag Winarti, Asisten I Tuba Pahada Hidayat, Kapolres Tulba Agus Wibowo, Pabung Mesuji Tuba Mayor ARM. Boob MH Alam, Kepala Kejaksaan Negeri Menggala, Zuhaidi, Camat Banjar Baru Umar, masyarakat Bujuk Agung, dan sejumlah pejabat eselon II, III. (saidi)

 

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *