Baru 3 LKM yang Sudah Ajukan Izin ke OJK Lampung

HARIANFOKUS.COM- Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan di Hotel the 7th, Kamis (11/2/2016).

Acara bertema “Mendorong Pertumbuhan dan Meningkatkan Daya Saing dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean” tersebut diikuti para para pimpinan perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank di Provinsi Lampung.

Dalam acara tersebut, Kepala Kantor OJK Provinsi Lampung Untung Nugroho menyampaikan secara umum kondisi perekonomian Lampung dan pengaruhnya terhadap sektor keuangan berdampak signifikan terhadap pengembangan dan pembangunan daerah.

Pada tahun 2015, jelas dia,  OJK telah mengeluarkan 45 paket kebijakan untuk merespon terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada sektor industri keuangan. “Seluruh paket kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas industri keuangan untuk tetap dapat tumbuh dan berkembang,” kata dia.

Perkembangan industri Perbankan di Provinsi Lampung sampai dengan November 2015 tercatat cukup baik, meskipun secara umum mengalami pertumbuhan yang melambat akibat dari perlambatan ekonomi nasional.

Total aset perbankan Lampung sampai dengan November 2015 sebesar Rp60,63 triliun atau meningkat 10,67% (ytd), sedangkan dana pihak ketiga sebesar Rp36,84 triliun atau tumbuh sebesar 13,98%.

Jumlah Bank yang ada di Provinsi Lampung per 31 Desember 2015 terdiri dari 33 Bank Umum Konvensional, 6 Bank Umum Syariah, 2 Unit Usaha Syariah, 26 BPR konvensional, dan 10 BPR Syariah.

Di sektor Pasar Modal, per 31 Desember 2015 jumlah emiten yang ada di Provinsi Lampung berjumlah dua emiten yaitu PT Tunas Baru Lampung dan PT BPD Lampung (emiten obligasi). Sedangkan jumlah transaksi investor di Provinsi Lampung selama tahun 2015 tercatat sebesar Rp1,27 triliun. Sedangkan jumlah anggota bursa di Provinsi Lampung terdiri dari 9 anggota bursa.

Di sektor Industri Keuangan Non Bank, per 31 Desember 2015 terdapat 112 Kantor industri keuangan non bank di Provinsi Lampung, yang terdiri dari 45 Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan, 63 Kantor Cabang asuransi, 1 Kantor Cabang pegadaian, 2 Kantor Pusat dana pensiun, dan 1 Kantor Pusat modal ventura.

Selain Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank, OJK Lampung mencatat, sesuai UU/No.1/2015 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), OJK juga diberi kewenangan untuk melakukan proses perizinan, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Sesuai UU tersebut seluruh LKM yang selama ini telah beroperasi namun belum berbadan hukum dan belum memiliki izin usaha, wajib mendaftarkan diri dan mendapatkan izin usaha sebagai LKM kepada OJK paling lambat 8 Januari 2018.

Saat ini baru terdapat 3 (tiga) Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Lampung yang telah mengajukan izin usaha ke OJK untuk menjadi LKM. (dre)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *