53 views

Cukong Mulai Cari Lawan Handoyo

HARIANFOKUS.COM- Kepastian duet Hanan A Rozak – Heri Wardoyo (Handoyo) pada Pilkada Tulangbawang, disinyalir akan membuat gentar lawan politiknya. Bahkan, hingga saat ini belum ada politisi yang siap maju Pilkada. Berbeda dengan daerah lain seperti Lampung Barat, Mesuji, Tuba Barat atau Pringsewu. Padahal, Kabupaten Tulangbawang menjadi incaran pengusaha untuk menancapkan kuku kekuasaannya.

Sebut saja PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) yang kesulitan perizinan. Namun demikian, pihak PT BNIL masih enggan berkomentar, jika perusahaan di bawah naungan Bumi Waras Group itu bakal ikut bermain pada Pilkada Tuba nanti.

“Ya kita masih wait and see,” ujar salah satu manager di BNIL.

Dia enggan menanggapi seputar pertanyaan pilkada. Meski membenarkan, pihaknya kesulitan mendapat izin yang sebenarnya sudah didapat dan dicabut lagi oleh Bupati Hanan A Razak.

Diketahui, PT BNIL menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung beberapa waktu lalu. Akan tetapi, gejolak di PT BNIL saat ini terus terjadi. Salah satunya, tuntutan sengketa lahan seluas 1.570 hektar oleh warga.

“Kami anggap kebijakan bupati atas pencabutan izin tidak konsisten, padahal kami sudah memenuhi prosedur perizinan yang berlaku,” ujarnya.

Terpisah politisi Partai Hanura Frans Agung Mula Putra menilai, kebijakan mencabut perizinan PT BNIL oleh Pemkab Tuba bukan hanya merugikan perusahaan, tapi merugikan seluruh pekerja yang menggantungkan hidupnya di PT BNIL.

“Pemkab Tuba secara tidak langsung sudah melanggar HAM (hak azazi manusia), ribuan karyawan kehilangan pekerjaan,” kata anggota DPR RI ini.

Penelusuran harianfokus.com, anak mantan Bupati Tuba dua periode Abdurrahman Sarbini yang selama ini getol membantu PT BNIL digadang-gadang akan maju melawan Handoyo. Majunya, Frans disebut sebagai ajang balas dendam pada pilkada lalu karena gagal maju akibat dianulir KPU, tidak memenuhi unsur syarat pencalonan dari partai politik.

Terpisah, Ketua KPU Tuba Reka Punata mengatakan, pihaknya sudah siap melaksankan pesta demokrasi lima tahunan didaerah tersebut.

“Anggaran masih dalam tahapan pematangan dengan pihak eksekutif. Kita lagi sinkronkan dengan program, jadwal dan tahapan,” kata dia.

Anggaran yang sudah di ploting Pemda dalam APBD 2016 dengan pagu senilai Rp 17,5 miliar dinilai, Ketua KNPI Tuba tidak cukup.

“Nantikan ada APBD-P, finalnya kami masih menunggu PKPU,” tandasnya .(win/dre)

 

 

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *