6 views

Pemkab Tuba Terima Prona

HARIANFOKUS.COM– Pemerintahan Kabupaten Tulangbawang mendapat bantuan buku sertifikat tanah melalui program proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Program tersebut diterima langsung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat sebanyak 5.000 buah sertifikat yang didapat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) .

Dengan adanya program sertifikat Prona bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik agraria ditengah masyarakat, dan juga dapat dijadikan sebagai fungsi sosial. Sebab, sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai jaminan kepada pihak perbankan untuk mendapatkan sebuah modal, selain itu pula kepemilikan sertifikat prona adalah kekuatan bagi pemiliknya untuk mengklaim suatu tempat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPN Kabupaten Tuba, Agus Purnomo yang didampingi Kasubag Tata Usaha (TU) Masli Caniago, bahwa diakuinya pada Tahun 2016 ini BPN Kabupaten Tuba akan menyediakan sebanyak 5.000 sertifikat Prona untuk di tiga wilayah kabupaten yakni Kabupaten Tuba, Tubaba, dan Mesuji.

“Untuk Kabupaten Tuba menerima sebanyak 2.850 buku sertifikat, sedangkan untuk Kabupaten Tubaba sebanyak 1.150 buku sertifikat, sementara Kabupaten Mesuji mendapatkan 1.000 buku sertifikat. Dan yang perlu dijelaskan penyediaan untuk Kabupaten Tubaba dan Mesuji dikarenakan dua kabupaten tersebut tidak memiliki Kantor Badan Pertanahan, sehingga masih merangkup di Kabupaten Tuba,” ungkap Masli Caniago, Kemarin (30/5).

Dilanjutkannya, sasaran pembuatan sertifikat Prona di tahun 2016 ini sebenarnya akan dialokasikan ke lahan umum, namun pada akhirnya dirubah dan lebih terprioritas untuk lahan pemukiman penduduk atau perumahan-perumahan masyarakat.

“Kita akan prioritaskan pembuatan sertifikat di lokasi lahan perumahan atau pemukiman warga. Hal ini bertujuan untuk mempermudahkan kedepannya, dalam hal pendataan kepemilikan lokasi perkarangan dan pemukiman,” ulasnya.

Masli Caniago menambahkan, untuk proses penerbitan sertifikat dari BPN mempunyai beberapa tahapan, yakni penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman dalam hal bekas tanah milik adat, penerbitan surat keputusan hak/pengesahan data fisik dan data yuridis. Kemudian pihak BPN baru menerbitkan sertifikat dan menyerahkan sertifikat.

“Jadi melalui proses dimana tahapan demi tahapan tersebut harus dilalui, selanjutnya BPN dan panitia atau Pokmas di masing-masing wilayah saling berkordinasi guna falid, kelengkapan berkas yang akan diajukan pembuatan sertifikat, supaya tidak ada kekeliruan dan timpang tindih,” jelasnya.

Sementara itu, Masli Caniago pada saat ketika dipertanyakan mengenai apakah pembuatan sertifikat melalui program Prona itu gratis atau tidak, Masli mengatakan bahwa pembuatan sertifikat Prona tidak dipungut biaya apapun, karena sudah ada dalam ketentuan peraturan BPN No 1 tahun 2015 dan No 4 tahun 2014. (saidi).

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *