2 views

Wakil Bupati Tuba Akui Daerahnya Zona Merah Konflik

HARIANFOKUS.com- Wakil Bupati Tulangbawang, Heri Wardoyo mengakui jika daerahnya termasuk dalam zona merah konflik. Namun demikian, dirinya menyampaikan bahwa pihaknya sudah semaksimal mungkin untuk meminimalisir konflik, terutama konflik lahan.

Pihak pemkab mengakui jika pihaknya sudah memediasi konflik lahan hingga mencapai angka 70 persen. Baik konflik lahan anatara pemerintahan dengan perusahaan, perusahaan antara masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat.

“Kami tidak pernah menutup mata atas persoalan ini. Secepatnya kami akan selesaikan,” kata dia.

Asisten I Kabupaten Tuba, Pahada Hidayat mengatakan, dari 10 konflik atau sengketa yang ada minimal 6 diantaran terselesaikan atau mampu dimediasi antara penggugat dan tergugat.

“Semua persoalan sengketa lahan yang masuk ke Pemerintah dari laporan di lapangan, tidak ada satupun yang untuk tidak di coba mediasi, seluruhnya di pelajari untuk di selesaikan, dan harus menemui kata sepakat dimeja pemerintah, jadi tidak ada masalah yang tidak ditanggapi,” ungkapnya.

Namun, persentase dari 10 masalah, 6 – 7 persoalan yang dapat diselesaikan itu merupakan versi pemerintah daerah (pemda), soal praktek di bawah lapangan, diluar kemampuan, dikarenakan terkadang kesepakatan di meja pemda masih saja dapat dilanggar.

“Jika sudah kita mediasi dan selesai di Pemerintah, maka saat ketika kembali bergejolak, yang akan berwenang dan lebih baik menyelesaikan yakni pihak Polres Tuba, seperti yang terjadi diwilayah Kampung Ringin Sari, Bratasena, CPB, Dente Teladas, dan termasuk tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Tuba, yang di Pemda sudah tidak ada masalah karena sudah sama-sama sepakat pihak-pihak yang bersengketa, maka jika kembali bermasalah apalagi sampai ada keributan bentrokan itu sudah urusan pihak berwajib, dan karena sudah selesai di Pemerintahan, maka Pemda hanya berhak sebagai pembantu aparat penegak hukum, presepsi itu harus sangat dicermati,” ungkapnya.

Sebab, Tambah Pahada Hidayat, pemerintah telah melakukan mediasi kekeluargaan, meski ada gugatan pertanahan jika versi pemerintah masalahnya sudah selesai, semua hanya tinggal kesadaran hukum masyarakat akan hukum, karena Eksekutif hanya sebatas kewenangan yang ada di Pemda, kepastian kemampuan hukum ada di Perda Pemda.

“Sudah banyak soal konflik lahan pertanahan yang kita selesaikan, selagi mau di mediasi maka akan kita fasilitasi,” tegasnya.

Sementara itu, terkait logika hukum mengenai PT BNIL apakah tidak melampaui batas kemampuan pemerintah Tuba karena telah memasang plang larangan aktivitas, itu semua masih masuk dalam aturan pemerintah, sebab PT. BNIL banyak kesalahan.

“Soal pemasangan plang di wilayah PT. BNIL itu terkait dengan tidak punyanya izin Amdal, dan soal tata ruang, mengacu pada Perda 28, tanah melebihi kapasitas, tata ruang bukan persolan penanaman, apalagi izin sebelumnya yang telah habis itu, PT. BNIL adalah centra perkebunan sawit, bukan tebu atau singkong, jadi sudah jelas izin PT. BNIL bodong, dan sekarang mereka masih menanam karena itu hak perusahaan, sebelum putus status quo, jadi tidak ada kata perbedaan presefsi hukum, maka sekarang ini kami pemerintah sedang melakukan proses, memakai UUD 45, yakni bumi milik negara,” tandasnya. (saidi).

 

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *