15 views

Bangar DPRD Tanggamus Pangkas Anggaran Dinas Mencapai Rp 6,9 M

HARIANFOKUS.com-Tim penyusun anggaran APBD-P 2016 akan melakukan pemangkasan anggaran diseluruh dinas/badan di lingkup Pemerintahan Kabuaten Tanggamus.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanggamus Hendra Wijaya Mega seusai pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.

“Seluruh SKPD kami terapkan pemotongan tanpa terkecuali, ini dilakukan untuk menutupi dari dampak pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang dilakukan pemerintaah pusat,” ungkap Hendra, Senin (5/9).

Sementara ini sambung Hendra, hasil pembahasan terkumpul dana dari hasil pemotongan anggaran Rp 6,9 milir, dari targetnya Rp 7,4 miliar sama dengan DBH yang dipotong oleh pusat.

“Item anggaran yang dipotong dari tiap SKPD yakni anggaran perjalanan dinas, honorarium kegiatan. Sementara itu seluruh kegiatan bimbingan teknis (bimtek) disetiap SKPD ditiadakan,dan itu berlaku sejak tanggal 9 september mendatang. Jadi sampai akhir tahun tidak ada kegiatan bimtek,” kata Hendra yang didampingi Sekretaris BAPPEDA, Suaidi.

Namun disarankan kegiatan cukup dengan menggelar sosialisasi saja, atau hanya workshop. Tidak ada lagi penerbitan materi berbentuk buku untuk bahan pertemuan. Begitu pun dengan honorarium panitia pelaksananya akan dipangkas. Apabila SKPD tetap adakan bimtek maka dana ditanggung SKPD itu sendiri, tidak oleh pakai anggaran daerah.

“Lantas untuk perjalanan dinas pun begitu. Jika masih ada sisa kegiatan perjalanan dinas, itu pun dikurangi dan tidak bisa dilakukan sesuai perencanaan semula,” terang Hendra.
Dalam hal ini SKPD mau atau tidak mau harus mau terima kenyataan penghapusan kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti Bappeda sendiri pun dipotong Rp 213 juta. Perkiraanya seluruh SKPD diefisiensikan sebesar 25 persen dari dana untuk kepentingan belanja. Hasil pemotongan dikembalikan lagi ke SKPD itu sendiri untuk tutupi jatah dari DBH pusat yang diterima SKPD masing-masing.

“Meskipun kami lakukan pemotongan tapi ini pemotongan untuk kepentingan ASN saja, sedangkan belanja bagi kepentingan publik dan masyarakat tidak ada pemotongan. Maka masyarakat tidak perlu resah, sebab anggaran publik tidak digangu sama sekali,” ujar Hendra.

Sementara itu, menurut Tim Banggar DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan dan Sunu Jatmiko, mau tidak mau memang harus ada pemotongan anggaran. Sebab ini kebijakan pusat dan daerah harus mau menerimanya.

“Misalnya perjalanan dinas, anggota dewan adakan studi banding, kalau cukup lima anggota saja yang berangkat ya tidak perlu 10 orang berangkat,” ujar Heri, sambil menyanggupi jika studi banding anggota dewan jadi lima kali dari delapan kali agenda yang direncanakan.

Selain itu, menurut Sunu, jadwal studi banding pun dipercepat, sedangkan muatan studi bandingnya tetap dilaksanakan.

“Dan ini anggota dewan sudah menerimanya. Kalau ada yang protes itu hanya protes biasa saja, dan tidak terlalu berlebihan,” tandas Sunu yang juga di amini oleh Ketua DPRD Tanggamus,Heri Agus Setiawan saat ditemui diruang Sidang kemarin.(odo)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *