KPUD Tanggamus Himbau Warga Buat E-KTP

HARIANFOKUS.com- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tanggamus menghimbau agar warga Tanggamus yang sudah memenuhi persyaratan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) untuk membuat E-KTP. E-KTP merupakan syarat untuk mencoblos pada Pilkada Tanggamus yang direncanakan agar digelar pada 2017 berbarengan dengan Pilgub.

Sesuai dengan Undang undang (UU) nomor 10 tahun 2016, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah (PP) Pengganti UU nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Atas dasar itulah, pihak KPUD Tanggamus melalui Ketua KPUD nya, Otto Yuri Saputra yang didampingi Anggota nya, Hayesta kemarin(28/9) mengingatkan semua pihak terutama masyarakat Kabupaten Tanggamus.

” Hal ini kami anggap perlu di sampaikan, terutama bagi mereka yang saat ini belum memiliki E-KTP. Dalam Undang undang itu jelas disebutkan, bila belum memiliki E KTP maka mereka tidak dapat menggunakan hak suaranya saat Pemilihan Bupati mendatang,” Ungkap Otto yang juga menegaskan, bila PKPU nantinya pun akan merujuk pada undang-undang tersebut.

Selain itu pula, sesuai dengan amanah dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terbit pada 1 Juli 2016 tersebut menerangkan, jika nantinya pada saat pemilihan, surat keterangan domisili bagi mereka yang tidak atau belum memiliki E-KTP hanya berlaku jika diterbitkan pemerintah melalui pihak yang diberikan kewenangan untuk menerbitkannya dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Kembali kalau kita mengacu ke undang-undang itu, keterangan domisili yang diterbitkan Kepala Pekon atau Kelurahan, yang tidak akan berlaku seperti sebelumnya, dan harus diterbitkan oleh Disdukcapil baru bisa digunakan,” sambung Otto lagi.

Atas dasar itulah KPUD Tanggamus berharap pada semua pihak, terutama pemerintah daerah untuk dapat bekerja sama dalam mensosialisasikannya pada masyarakat, agar pencapaian target pemilih yang menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2018 mendatang lebih maksimal.
“Ini pun diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah mulai saat ini, sebab selain KPUD, pemerintah daerah pun memiliki kewajiban dalam mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Ini sesuai dengan Pasal 133A dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut,”ujar Anggota KPU Tanggamus Hayesta yang diamini juga oleh Ketua KPUnya.

Sementara itu berdasarkan data realisasi perekaman E-KTP di Tanggamus yang berhasil dihimpun terhitung hingga 26 September, masyarakat wajib KTP yang sudah melakukan perekaman sebanyak 344.799 orang, dari wajib KTP sebanyak 443.874 atau sekitar 78 persen. Sementara untuk E-KTP yang tercetak sebanyak 224.166 keping E-KTP hasil percetakan masal dari pusat dan 61.596 keping E-KTP hasil percetakan reguler yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). (odo)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *