Soal Setnov, Harus Dibedakan Antara Proses Hukum dan Politik

HARIANFOKUS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil sejumlah orang yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan kasus korupsi dalam pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik.

Dari beberapa nama yang akan dipanggil, dua di antaranya adalah Gamawan Fauzi dan Setya Novanto.

“Sedang proses schedule-lah, tapi makin cepat makin bagus,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang belum lama ini.

Saut mengatakan, penyidik KPK saat ini sedang mendalami beberapa keterangan yang diberikan saksi-saksi dalam kasus pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Saut memastikan bahwa penyidik KPK telah  menemukan keterkaitan pihak-pihak lain dalam kasus tersebut.

“Ini banyak yang mulai ‘nyanyi’ kan, saya tidak perlu sebut, tapi nyanyian itu tentu didengar penyidik dan tentu akan didalami,” kata Saut.

Sosok Setya Novanto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar tersebut rupanya menarik perhatian pengamat hukum Universitas Lampung (Unila) Yusdianto.

Dia mengatakan, jabatan Setya Novanto di dalam partai politik (parpol) jangan sampai mempengaruhi proses hukum yang saat ini berjalan.

“Harus dibedakan antara proses politik dan proses hukum, biarkan hukum berjalan sesuai tugas dan wewenangnya,” ujar Yusdianto saat dihubungi, Senin (3/10).

Sebab, kata dia, apabila ada upaya intervensi (campur tangan, red) dari pihak luar, tentu akan jadi bumerang bagi Setya Novanto.

“Beliau (Setya Novanto) kan pejabat publik jadi harus clear and clean, kredibilitas partai juga diuji karena partai jendela demokrasi,” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya meminta agar proses hukum yang saat ini berjalan dapat berjalan seprofesional mungkin, serta lebih terbuka kepada publik.

“Karena ini soal kepercayaan publik, jadi kalau beliau dianggap terlibat maka secara pribadi harus dipertanggungjawabkan. Penegak hukum harus profesional mengedepankan praduga tak bersalah,” tegasnya.

Untuk diketahui, hingga saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik. Pertama, KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.

Pada Jumat (30/9) lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Irman. Pria yang kini menjabat sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri tersebut diduga ikut melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Sebelum pengumuman Irman sebagai tersangka, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, diperiksa selama tiga hari berturut-turut oleh penyidik KPK.

Nazaruddin merupakan salah satu saksi yang pertama kali mengungkap adanya korupsi pengadaan KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri. Seusai diperiksa KPK, Nazaruddin kembali menyebut beberapa nama pejabat yang diduga menerima uang dalam kasus korupsi KTP elektronik.

Beberapa nama yang disebut Naaruddin yakni, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. (ryd)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *