Keputusan KPUD Tuba Dinilai Sudah Tepat

HARIANFOKUS.com – Pakar Hukum Unila Wahyu Sasongko, menilai apa yang dilakukan oleh KPUD Tulangbawang untuk tidak memberikan dokumen B1 KWK kepada Panwaslu setempat dinilai sudah tepat alias benar. Hal ini merujuk Surat Keputusan KPU RI nomor 116/kpts/KPU/ TAHUN 2016 bahwa B1 KWK menjadi salah satu data atau dokumen yang dikecualikan atau tidak dapat dipublikasikan.

Menurut Wahyu, jika KPUD Tuba memberikan data tersebut, maka dapat menjadi bumerang bagi KPUD itu sendiri.

“Tidak semua informasi bisa di close, kalau memang B1 KWK itu salah satu yang dikecualikan, maka tidak boleh. Kalau diberikan, malah melanggar,” kata Wahyu ketika diwawancari, Rabu (12/10).

Menurut mantan Tim Sel KPU Lampung ini, tidak semua data wajib diketahui oleh publik. Namun, melapornya Panwaslu ke KI juga harus dihormati, karena bagian dari upaya hukum.

“Kalau peraturannya atau undang-undang, maka ajukan judicial review kepusat. Karena didaerah hanya pelaksana undang-undang atau pelaksana bagian dari peraturan,” ungkapnya.

Sementara, Budiono yang juga pakar hukum menyampaikan, agar kedua belah pihak dapat duduk bareng mencari solusi, tidak perlu dilakukan gugat menggugat.

“Sebenarnya persoalan ini tidaklah rumit, tinggal bagaimana kedua penyelenggara ini berkomunikasi. Apa yang menjadi pokok persoalan,” ucapnya.

Dia juga menyesalkan sikap Panwaslu yang melaporkan KPUD ke Komisi Informasi (KI). Menurut dia, langkah Panwaslu melapor ke KI merupakan langkah yang salah.

“Sebenarnya tidak perlu menggugat ke KI, inikan sesama penyelenggara pemilu,” tandasnya. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *