Panwas Tuba Gagal Paham, KI Gagal Peran

HARIANFOKUS.com – Perang urat saraf penyelenggara pemilu didaerah antara KPUD dan Panwaslu Tulangbawang menyita perhatian publik. Bagaimana tidak. Seharusnya sebagai antara penyelenggara pemilu, keduanya diharapkan memperlihatkan contoh kerjasama yang “positif” dalam penyelenggarannya. Bukan sebaliknya, menunjukan ketidak kompakannya dimata publik, sehingga berujung dalam sengketa gugatan di Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung.

Perkembangan ketegangan antara kedua penyelenggara pun terus dipantau oleh para akademisi.

Misalkan, Yusdianto, Dosen Hukum Unila ini menyayangkan atas gugatan yang dilayangkan Panwaslu Tuba. Menurut dia, jika merujuk dalam PKPU No 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka Panwaslu tidak memiliki legal standing dalam melakukan gugatan sengketa.

” Sesama penyelenggara kok saling sengketa. Inikan aneh, dalam UU Pilkada jelas, bahwa antara KPU dan Panwas itu adalah penyelenggara pemilu. Jadi, gugatan Panwaslu Tuba itu terhadap KPUD setempat tidak memiliki legal standing. PanwasluTuba gagal paham,” ungkapnya Rabu, (12/10).

Masih dalam peraturan tersebut sambungnya, dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan pemohon informasi publik adalah warganegara dan atau badan hukum yang mengajukan permintaan informasi publik.

Sedangkan, sengketa informasi pemilu adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi pemilu dan atau pengguna informasi pemilu yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Apakah mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan sengketa informasi pemilu?  Aneh bukan, kasus di Tuba kok sesama penyelenggara saling sengketa di komisi informasi,” kesalnya.

Dan yang lebih parah lagi terang Yusdianto, KI lebih gagal paham, bahkan dinilainya gagal peran karena menerima gugatan tersebut.

“KI lebih gagal paham lagi, bahkan gagal peran. Mundur saja kalau tidak paham,” tuturnya.

Ditegaskannya kembali, bahwa kedudukan Panwas dalam pemilu diibaratkan sebagai polisi. Sehingga tidak ada runutnya, polisi gugat jaksa atau hakim.

“Aduh suruh dulu deh semua mereka sekolah sebagai penyelenggara pilkada,” tandasnya.

Sebelumnya, Pakar Hukum Unila yang juga mantan Tim Sel KPU Lampung, Wahyu Sasongko menilai bahwa, keputusan KPUD Tuba tidak memberikan B1 KWK perseorangan sudah tepat. Karena, B1 KWK perseorangan merupakan salah satu data pengecualian. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *