1 views

KNPI Lamsel Dukung Penuh Pemberantasan Pungli

HARIANFOKUS.com- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Lampung Selatan memastikan mendukung penuh pemberantasan pungutan liar (pungli) secara konsisten. di kabupatennya.

“Kami dari DPD KNPI Lamsel mendukung penuh Pemkab Lamsel melakukan bersih-bersih di semua SKPD terkait pelayanan pada masyarakat agar tidak terjadi lagi pungli yang membebani masyarakat,” kata Ketua DPD KNPI Lamsel Firmansyah, Jumat (14/10).

Dikatakannya, pihaknya juga mendukung agar Pemkab Lamsel membuat sistem pelayanan publik yang terbuka, transparan, simple dan tidak berbelit belit.

“Pemkab Lamsel harus menciptakan pelayanan publik ter otomatisasi integral Tekhnolgi Informasi (TI ) pada semua level SKPD, sehingga tidak ada celah untuk pungli.  Bila perlu ketentuan-ketentuan yang terkait pelayanan publik bisa sampai ke rumah-rumah masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya sambung dia, Pemkab Lamsel harus bisa merubah pemahaman dan kesadaran pada aparatur sipil negara (ASN) yang ada sebagai pelayan masyarakat. Untuk memunculkan kesadaran dan pemahaman tersebut KNPI mengusulkan agar ASN yang baik dalam memberikan pelayanan diberikan reward atau penghargaan.

“Tapi sebaliknya bagi ASN yang melanggar dan tidak melakukan pelayanan yang baik harus ditindak tegas dengan diberikan hukuman sesuai tingkat kesalahanya,” ujar dia.

Namun terpenting imbuhnya, Pemkab Lamsel harus memperhatikan kebutuhan hidup dasar para ASN, agar tidak terjebak dalam praktek pungli di kemudian hari.

“Kami juga meminta dan menghimbau masyarakat untuk tidak permisif, mentoleransi jika menemukan praktek pungli. Kami akan mengawal dan mendukung masyarakat untuk tidak takut melaporkan dan melawan praktek pungli yang terjadi di lampung selatan. Agar dana masyarakat yang hilang ke oknum pelaku pungli bisa dialihkan pada kegiatan ekonomi lainnya yang lebih produktif,” tegasnya.

Diketahui lanjutnya, akhir-khir ini isu pemberantasan pungutan liar (pungli) mencuat kembali secara nasional setelah Kemenhub melakukan OTT ( Operasi Tangkap Tangan ) praktek pungli di Kemenhub.

Peristiwa tersebut langsung direspon Presiden Jokowi. Karena memang sebelumnya sedang di lakukan rapat kabinet terbatas membahas tentang paket reformasi hukum, salah satunya soal ekonomi biaya tinggi akibat praktek pungli ini.

Dari data yang di rilis secara umum, potensi kehilangan uang masyarakat karena ditelan oknum pelaku pungli mencapai sekitar Rp 20 – Rp30 triliun rupiah per tahun. Ini bukan dana yang kecil untuk di gerakan dalam sektor – sektor produktif ekonomi masyarakat.

“Di Lamsel sendiri operasi OTT tentang pungli ini sudah dilakukan Pemkab Lamsel pada September 2016 lalu kepada oknum ASN nya yang menjadi “ calo perijinan “. Tentunya ini tidak hanya jadi shock terapi tapi juga momentum bahwa Pemkab Lamsel melakukan penindakan hukum yang konsisten untuk mendorong pemberantasan pungli. Hingga kedepan hasilnya Lamsel bisa menjadi surga investasi bagi pelaku ekonomi,” tandasnya. (ist)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *