54 views

GPK Beberkan Lampung Pungli Jembatan Timbang

HARIANFOKUS.com – Gerakan Pemburu Koruptor (GPK) Lampung menyampaikan bahwa, Lampung saat ini dicap darurat korupsi. Artinya dengan OTT (operasi tangkap tangan) Kemenhub dan disertai penutupan jembatan timbang Kalianda di Lampung Selatan, bersamaan juga dengan tim gerakan pemburu koruptor telah merampungkan investigasi di beberapa jembatan timbang di provinsi Lampung.

“Maka tim kami dapat menyimpulkan adanya dugaan tindakan pungli serta dugaan terjadinya penggandaan bukti pembayaran denda, atas pelanggaran lebih muatan,”kata Ketua DPP GPK Lampung, Newton, yang didampingi Faishal, dalam konferensi pers, di kantin DPRD Lampung, Jumat (14/10).

Karena, kata Newton, berdasarkan perhitungan kasar timnya, pemerintah provinsi Lampung kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari jembatan timbangan Way Urang, Kalianda lebih kurang Rp.21,6 Miliar pertahunnya.

“Ini berdasarkan rincian hitungan denda terendah perbulannya, dari faktur yang golongan I dengan tarif Rp.60 ribu x 3 rangkap (dua yang dipalsukan) x 500 kendaraan x 30 hari kerja= Rp.2,7 Miliar. Maka asumsi kerugian negara akibat penggandaan bukti pembayaran denda sebesar Rp.60 ribu  x 2 x 500 x 30 = Rp.1,8 Miliar perbulannya. Jika dikalian setahun itu 12 bulan maka jumlahnya adalah Rp21,6 Miliar per tahun. Inilah kerugian PAD dari jembatan timbangan Way Urang Kalianda,”ungkap Newton.

Lebih jauh, dia mengatakan apabila dari setiap golongan, baik golongan 3 yang tarifnya 150 ribu, dan golongan 4 tarifnya 250 ribu, kemungkinan kerugian negara lebih dari Rp.21,6 Miliar.

“Ini faktur sama, berdasarkan invetigasi tim selama dua tahun terakhir, hasilnya pun sama, adanya faktur yang sama dengan nomor kendaraan yang dijadikan untuk meraup kantong pribadi atau setoran. Fakturnya pun sama, satu kendaraan digandakan menjadi 5 faktur. Bayangkan saja jika yang disetorkan hanya 1 atau dua faktur ke Dinas pendapatan daerah provinsi Lampung, mungkin bisa lebih dari puluhan miliar,”tegasnya.

Sementara, kata dia adanya premanisme yang membeck up jembatan timbang, menurutnya itu sudah diciptakan pihak Dinas Perhubungan provinsi Lampung.
“Memang diciptakan preman itu dikondisikan untuk membeck up di jembatan timbang, agar bisa dengan mudah untuk mengamankan praktek pungli ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Newton meminta supaya Kejaksaan Republik Indonesia serta Kepolisian RI yang ada di provinsi Lampung dapat segera mengusut tuntas, menyeret bahkan menangkap yang diduga otak pelaku dari pengandaan bukti pembayaran denda dari petugas lapangan sampai Kepala Dinas Perhubungan provinsi Lampung.

“Kejati Lampung dan Polda Lampung segera usut aliran dana kasus dugaan korupsi berjamaah di Dinas perhubungan provinsi Lampung dari atas sampai bawah. Selain itu meminta kepada Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo untuk memecat para pelaku yang diduga dengan sengaja melakukan penggandaan bukti pembayaran denda, seperti yang dilakukan Presiden Jokowi pada saat Polri melakukan OTT di Kemenhub,”tegasnya.

Terakhir, Newton meminta supaya pihak Imigrasi Lampung mencekal pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi jembatan timbangan di Lampung.”Kami juga  meminta pihak Kejaksaan dan Polda menyita seluruh aset-aset pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di jembatan timbangan, demi kesejahteraan rakyat Lampung,”pungkasnya.

Tadi pagi, kata Newton, pihaknya langsung menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi di jembatan timbang ke Kejaksaan Tinggi Lampung.”Tadi pagi kita langsung serahkan, semua dokumen-dokumen serta barang bukti berkaitan dengan pungli jembatan timbang ke Kejati Lampung, Selasa depan kita akan lakukan demonstrasi, untuk menanyakan tindaklanjut Kejati Lampung, untuk bergerak untuk menindaklanjuti laporan ini,” tandasnya. (*)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *