10 views

Pakar Hukum Desak Kejati Segera Periksa Nunik

HARIANFOKUS.com – Kasus Kabupaten Lampung Timur yang menyeret nama bupati setempat, Chusnunia Chalim alias Nunik atas indikasi KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) menjadi perhatian serius oleh praktisi hukum di Lampung. Kasus yang menggegerkan seantero Lampung ini, didesak agar Kejati Lampung bergerak cepat dan serius memeriksa mantan anggota DPR RI itu.

Pakar hukum Unila, Yusdianto menyampaikan, bahwa Kejati Lampung harus segera menindaklanjuti atau merespon laporan yang menyeret bupati perempuan pertama di Lampung ini.

“Apalagi yang dilaporkan ini adalah bupati. Dan setiap laporan dari masyarkat itu harus segera ditindaklanjuti. Kejati tidak boleh memilih dan memilah laporan,” kata Yusdianto, Rabu (2/11).

Menurut dosen hukum Unila yang sedang mengambil S3 di Bandung ini, menerangkan bupati yang melaksanakan tugas berdasarkan sumpah jabatan, maka apabila dalam menjalankan tugasnya bupati melanggar maka dapat diberhentikan.

“Penyelenggaraan pemerintah harus clear and clean, supaya pemerintah dalam hal ini pemimpin itu berwiba,” ungkapnya.

Dia juga meminta penyidik merekonstruksikn secara hukum atas kasus tersebut. Apakah ada kerugian negara atau malad adminstrasi.

“Semua harus ditelusuri oleh penyidik.Maka saya menyarankan segera kejaksaan bekerja menindaklanjuti laporan masyarakat itu,” tegasnya.

Senada disampaikan, Koordinator Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Gindha Ansori sangat mengapresiasi rekanan atas indikasi korupsi yang melibatkan bupati ke penegak hukum.

“Atas laporan ini, Kejati Lampung harus melakukan proses pengumpulan bahan dan keterengan (pulbaket) terhadap dugaan ini.
Karena kita sadar sekecil apapun jajaran birokrasi itu butuh pelumas untuk bersenda gurau ya tidak lain dengan korupsilah cara memenuhi biaya entartaint politik tersebut,” kata dia.

Menurut alumni hukum UBL ini, politik biaya tinggi menjadi pemantik birokrasi menjadi korup oleh karenanya sekecil apapun upaya membocorkan anggaran harus diproses dan diungkap.

“Kita bisa bertaruh atas apapun, bahwa di Lampung Timur itu tak juga bersih, dan sama dengan daerah-daerah lain. Mengatur soal anggaran adalah salah satu cara yang efektif dalam memproleh jawaban atas biaya-biaya entertaint yang selama ini turut melatar belakangi singgasana sang bupati,” terang dia.

“Itulah gunanya aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan apabila dimungkinkan menjadi contoh barang untuk diungkap jika bukti permulaannya cukup dan mengarahkan pada tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Dia berharap aparat penegak hukum tidak latah dalam memberlakukan pasal minimal dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi karena ada ancaman yang maksimal termasuk hukuman mati.

“Mana bisa pengisi republik akan jera, vonis 1 tahun besok mereka akan maling lagi dana negara,” tandasnya. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *