Herman HN Resmi Dilaporkan ke Mabes Polri

HARIANFOKUS.com – Walikota Bandarlampung, Herman HN resmi dilaporkan ke Mabes Polri hari ini, (Kamis 29/12) oleh Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) Provinsi Lampung. Herman HN dilaporkan atas dugaan melawan hukum dan korupsi dengan upaya memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugaian negara.

Laporan Walikota Bandarlampung dua periode itu tertuang dalam surat nomor : 001/FMPK-BL/12/2016 kepada Bapak Kepala Kepolisian RI Cq. Kepala Kabareskrim mabes Polri DitTipideksus TPPU/Money Loundering di Jakarta.

“Masalah belum dibayarkannya dana sertifikasi guru pada tahun 2012 Triwulan IV. Karena, dana sertifikasi guru tahun 2012 ditutupi pada anggaran tahun 2013 dan kejadian ini terus berlanjut sampai sekarang. Makanya dana sertifikasi guru tahun 2016 belum terbayarkan,” terang Ketua FMPK Lampung, Rofei.

Menurut dia, sesuai peraturan, dana sertifikasi guru yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini tidak boleh dialihkan untuk kegiatan lainnya.

“Nah, dugaannya mereka cairkan dana itu melalui rekening seseorang. Kemudian mereka membuat SPJ secara rekayasa untuk mengeluarkan dana itu,” ungkapnya.

Dirinya juga menduga, belum cairnya dana sertifikasi guru tahun 2012 itu kuat digunakan Herman HN untuk meramaikan pesta demokrasi dengan mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat calon kepala daerah sewaktu digelarnya pemilihan gubernur (Pilgub) beberapa waktu lalu.

“Dugaan belum cairnya dana sertifikasi guru untuk membiayai pilgub Pak Herman. Kemudian, tertundanya dana sertifikasi guru pada 2015 sekitar Rp 71 Miliar digunakan untuk pemilihan Wali Kota Bandarlampung,”ungkapnya.

Kedua, Pihaknya melaporkan Wali Kota Bandarlampung Herman HN atas dasar adanya dugaan penarikan setoran fee proyek dari rekanan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tapis Berseri sekitar 15 persen dari nilai pagu paket pekerjaan.

“Diduga adanya intervensi kepada panitia lelang dalam proses pengadaan barang dan jasa/pelelangan yang harus dimenangkan oleh rekanan yang telah ditentukan pemenangnya karena sudah ada uang setoran 15 persen,”ucapnya.

“Dugaan lainnya muncul banyaknya paket pekerjaan bernilai diatas Rp 1 Miliar dikerjakan melalui adik ipar dan adik sepupu kandungnya dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung (PL) dan untuk diatas Rp 5 Miliar di kerjakan melalui kerabat dan saudara Wali Kota Bandarlampung, Herman HN,” urainya.

Kemudian, hasil dana setoran dari Kadis PU Bandarlampung, Tirta ke Wali Kota Bandarlampung, Herman HN untuk dibelanjakan aset pribadi.

Hal ini atas dasar Wali Kota Bandarlampung, Herman HN diduga telah memiliki harta kekayaan tidak wajar berupa rumah dan mobil mewah serta memiliki emas, berlian yang disimpan dalam banker rumah di Bandarlampung.

“Ini juga dibuktikan karena pak Herman HN mampu mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung dan Wali Kota Bandarlampung untuk dua periode,”ucapnya.

Permasalahan ketiga, belum ada kejelasan nama penerima dana hibah dan bansos tahun 2015 yang telah menjadi temuan BPK RI perwakilan Lampung sekitar Rp 60 Miliar.

“Karena tidak ada kejelasan di Kejati Lampung, makanya saya laporkan ke Bareskrim Mabes Polri agar permasalahan ini ada titik terangnya. Karena munculnya dugaan penerima dana bansos dan hibah dan laporan pertanggungjawabannya hanya rekayasa saja,”ucapnya.

Ia berharap, Mabes Polri dapat segera mengusut tuntas laporan tersebut guna menekan peningkatan angka korupsi di Kota Tapis Berseri maupun Bumi Ruwa Jurai.

“Semoga pelaporan ini ada efek jera bagi pejabat agar tidak melakukan korupsi dan dapat bekerja secara lurus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”harapnya.

Sementara itu, Staf penerima surat Mabes Polri, Mince mengakui bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) Lampung terkait adanya dugaan telah melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian negara oleh Wali Kota Bandarlampung, Herman HN.

“Kami telah menerima laporan itu sekitar pukul 10.00 WIB dan diterima oleh salah satu staf penerima surat Mabes Polri, Pak Ilham. Dan sekarang laporan itu ada di bagian tata usaha,” tandasnya. (*/win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *