3 views

Karut – Marutnya Penempatan ASN

HARIANFOKUS.com – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Persoalan ini tidak lepas dari karut-marutnya penepatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemprov. BACAwww.harianfokus.com/2017/02/13/bkd-lampung-permainkan-asn/

Berdasarkan hasil investigasi wartawan HARIANFOKUS.com, bukan hanya ditemukan rangkap jabatan di pejabat eselon III dan IV, karut-marutnya kinerja BKD juga terjadi saat penempatan ASN di dinas-dinas. Mulai dari pasangan suami-istri yang satu dinas memiliki masing-masing posisi jabatan strategis hingga temukannya juga unsur kekerabatan, adik-beripar yang masih dalam satu kedinasan.

Contohnya di Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Lampung ada staf bernama Dewi Emilya Savitri adalah adik kandung dari istri (ipar) Kadis Piter Dono. Dan sudah lama ada suami istri Topo yang diduga sebagai pengendali proyek di Bapenda dan istrinya Lely bekerja satu kantor bertahun tahun. Ada juga Yossi (Kasi) dan Ida (Kasubbag Keuangan) adalah ipar langsung (Ida adalah istri dari adik kandung Yosi). Kasus-kasus tersebut kabarnya masih banyak terjadi di dinas lain yang masih dalam proses investigasi.

Wartawan HARIANFOKUS.com mencoba melakukan konfirmasi temuan tersebut ke Kantor BKD Lampung. Sayang, kami tidak mendapat jawaban memuaskan dari BKD. Karena, Kepala BKD Lampung Zaini Nurman saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Sementara Kabid Pengadan dan Mutasi Pegawai Hendri Ridwan memilih bungkam. Dia asik kongkow di dalam ruang kerjanya dengan beberapa temannya hingga berjam-jam. Sesekali mereka tertawa lepas dan menyebulkan asap rokoknya dari ruangan ber AC dan transparan itu.

“Mungkin pak Kabid yang baru ini sedang bahagia karena tidak ada kepala BKD yang lagi menunaikan ibadah umroh,” kata salah satu tamu Hendri yang mengaku dari pagi menunggu.

Anggota Komisi I DPRD Lampung, Bambang Suryadi mengatakan kasus penempatan ASN suami-istri dan adik-beripar dalam satu kedinasan tidak ada persoalan selagi dapat bekerja secara professional.

“Yang tidak kalah penting dalam penempatan ASN ini adalah: apakah penempatan sesuai kompetensinya atau tidak. Tapi masalah etikanya dan seyogyanya janganlah. Saya menggaris bawahi selama tidak adanya aturan yang dikangkangi dan profesional ya tidak masalah,” kata politisi PDIP ini saat dihubingi, Kamis (23/2).

Menurut Bansur (panggilan Bambang Suryadi), BKD akhir ini menjadi sorotan publik menjadi tanggung jawab pihaknya untuk meluruskan dengan melakukan pemanggilan BKD.

“Saya sebenarnya tidak dapat berkomentar terlalu banyak atas kasus. Kami belum mendengar langsung dari BKD, nanti memang kami ada agenda hearing dengan BKD usai bimtek ini. Kami semua akan menanyakan inform as it inform asi yang berkembang,” terangnya.

Pak Gub, Evaluasi BKD !

PENGAMAT Universitas Lampung, Dedi Hermawan mengingatkan agar Gubernur Lampung M Ridho Ficardo untuk segera melakukan evaluasi kinerja di BKD Lampung. Hal ini demi menjaga nama baik Gubernur terhadap kasus-kasus yang beredar di BKD Lampung disaat Gubernur sedang menggaungkan penataan birokrasi.

“Secara tidak langsung persoalan tersebut menjadi potret kinerja kepala daerah dalam hal ini Gubernur Lampung. Pak Gub harus bergerak cepat melakukan evaluasi, karena masyarakat tahunya Gubernur, jangan sampai pak Gubernur seperti tidak terkendali dalam mengendalikan birokrasinya,” kata Dedi.

Menurut dia, meski tidak ada aturan yang melarang suami istri dan kekerabatan dalam satu kedinasan, tapi demi meminimalisir KKN kasus tersebut tidak boleh terjadi.

“Dalam melakukan penempatan ASN, BKD jangan hanya melihat secara normatif saja, pertimbangan penempatan harus dilihat secara etika juga. Jangan sampai ada konflik intern,” ujarnya.

BKD Lampung juga sambungnya, tidak mempunyai lompatan-lompatan atau minim terobosan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan daerah dengan baik.

“Justru masyarakat disuguhkan dengan kasus-kasus seperti penempatan ASN tidak sesuai kompeten dan unsur kekerabatan. BKD Lampung minim terobosan, misalnya tidak transparan dalam rekrut pegawai, tidak kompetitif dalan seleksi, dan tidak melakukan uji kompetensi ASN. Jadi terkadang backroundnya dalam penempatan saja tidak jelas,” tegasnya. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *