157 views

Dari Saudara Kandung Hingga Ipar Mustafa Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan

HARIANFOKUS.com – Dugaan praktik korupsi dengan motif jual beli jabatan di Lampung Tengah mulai menyeruak. Hal ini tidak lepas dari dugaan keterlibatan orang-orang terdekat atau keluarga Bupati Lamteng Mustafa, mulai dari saudara kandung hingga ipar menjabat posisi strategis di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

Dalam surat laporan yang diterima redaksi HARIANFOKUS.com mengungkap jual beli jabatan atau pungutan liar (pungli) berjamaah yang dilaporkan oleh Staff & Pegawai Struktural Ahmad Jauhari tertanggal  3 Januari 2017 dan ditembuskan ke Presiden, BPK RI, serta DPR RI.

Surat itu juga mencantumkan beberapa kasus dugaan jual beli jabatan di Pemkab Lamteng: Pertama, jual beli jabatan (pengangkatan pejabat struktural) Eselon II/a Sekda sebesar Rp 2 M, kedua, Eselon II/b Kadis /Kaban senilai Rp 50 juta- 75 juta.

Selain itu, pungli juga diduga dilakukan saat peningkatan status CPNSD (80 %) eks. Honorer K2 siluman menjadi PNS (100%) yang jumlahnya sekitar 900 orang pada tahun 2015/2016 ditarik uang administrasi yang diduga dilakukan oleh adik ipar Bupati Lamteng YN (Ka BKD Lamteng) sebesar 1 juta/orang. Kedua, Mutai PNS keluar daerah (Provinsi/Kab/Kota) ditarik dana rata-rata senilai Rp 2 juta – Rp 5 juta tergantung golongan yang diduga dilakukan YN.

Berikut nama-nama keluarga Mustafa yang diduga terlibat dalam jual beli jabatan. Mereka yakni, YN yang saat ini sudah mutasi ke Dispenda namun posisinya digantikan HL dengan posisi Kabid Mutasi Lamteng. HL merupakan adik kandung Mustafa.

Selain YN, adik kandung Mustafa yang juga diduga terlibat yakni RS. RS merupakan perpanjangan tangan HL di BPKAD yang diduga mengkoordinir pungli kepada pegawai.

Sementara untuk Tim Baperjakat Keluarga sendiri diduga dikendalikan oleh JM dan AB yang keduanya merupakan kakak kandung Mustafa.

Dosen Unila, Dedi Hermawan menyampaikan, jual beli jabatan harus dihapuskan, karena itu merupakan persengkokolan jahat dalam birokrasi yang selama ini telah menyuburkan korupsi ditubuh birokrasi.

“Apabila ini dibiarkan akan merusak birokrasi dan pembangunan daerah,” kata dia, Selasa (25/4).

Menurut dia, jual beli jabatan ini memang muncul sebagai akibat lemahnya sistem manajemen kepegawaian, lemahnya pengawasan, dan rendahnya komitmen kepala daerah terkait agenda reformasi birokrasi.

“Ya selama ini inisiatif kejahatan itu bisa datang dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar birokrasi,” tegasnya. (win)

 

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *