Penyimpangan Anggaran Koperindag Tuba Sistematis

Harianfokus.com – Nilai penyimpangan anggaran yang dilakukan dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tulang Bawang cenderung sistematis. Hal tersebut terungkap dalam temuan Forum Keadilan Masyarakat Bersatu (FKMB) Lampung yang disampaikan ke redaksi, Selasa (9/5).

Jamal, selaku Sekretaris FKMB menyebutkan, temuan penyimpangan Dinas Koperindag Tuba sangat sistematis karena berlangsung dari tahun ke tahun. “Tahun 2015, kami menemukan indikasi penyimpangan dan adanya mark-up dana tentang biaya pada kegiatan sarana perdagangan (Dana DAK Perdagangan dan Sharing) dan biaya pada kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan (Dana Tugas Pembantuan), biaya pada kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, biaya kegiatan pembinaan bagi usaha mikro kecil dan menengah, sampai biaya kegiatan Pemutakhiran Data dan Perancangan Sistem Informasi berbasis web Dekranasda”, terangnya.

Masih menurut Jamal, mengapa penyimpangannya disebut sangat sistematis, “Selain dari tahun ke tahun, juga dari kegiatan fisik dan non fisik kami temukan penyimpangan itu,” sergahnya.

Kegiatan fisik yang sarat penyimpangan tahun 2015 itu disebutkan Jamal terjadi pada pembangunan pasar rakyat Unit 2 Kec. Banjar Agung, nilai kegiatan Rp.4.784.689.000 dengan perincian kegiatan dimulai dari anggaran jasa konsultan pengawas pembangunan Rp.110.048.000, pengadaan kontruksi bangunan pasar Rp.1.419.484.000, selanjutnya untuk jasa konsultan perencana Rp.27.600.000, jasa konsultan pengawas Rp.7.262.000, jasa konsultan perencana Rp.9.013.000, pengadaan kontruksi bangunan pasar permanen Rp.294.921.000.

“Setelah kami cross-cek di lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan spek dan bestek pada pekerjaan yang telah dilaksanakan. Selain itu, parahnya lagi kami menemukan adanya mark-up dalam kegiatan tersebut, indikasi mark-up ini nyata terjadi dengan adanya pemotongan dana 40% dari nilai pagu dan pekerjaan, hal ini tidak sesuai dengan juklak dan juknis serta prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bebernya.

Sementara dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor juga ditemukan penyimpangan, hal ini terdapat dalam kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang digunakan untuk Belanja Pengadaan Instalasi Air Bersih Sumur Bor Dinas sebesar Rp.17.000.000, juga dalam kegiatan pengadaan korden Rp.10.000.000, dan pengadaan kursi kerja Rp.1.200.000, belum lagi pengadaan meja kerja Rp.7.200.000, pengadaan laptop Rp.7.000.000, pengadaan computer /PC non built up Rp.5.715.000, belanja pengadaan stabilizer Rp.5.000.000, pengadaan kendaraan dinas roda empat Rp.180.000.000, pengadaan papan nama Rp.4.500.000, belanja pengadaan filling kabinet Rp.2.390.000.

“Kami memiliki bukti adanya mark-up untuk pengadaan-pengadaan kegiatan itu, karena setelah kami cross-cek harga barang yang dibeli dipasaran lebih murah dari dana yang dianggarkan. Belum lagi adanya rekayasa dalam pengeluaran, karena kami menemukan dalam kegiatan tersebut juga sebagian fiktif dan tidak dibelanjakan seperti dalam kegiatan cetak dan penggandaan serta jasa pemeliharaan, plus belanja bahan habis pakai serta adanya pemotongan dana belanja jasa kantor, belanja pelatihan dan bimbingan teknis, kesemuanya mencapai Rp.994.485.000,” sambung Jamal.

Lebih jauh Jamal menjelaskan jika model kegiatan pengadaan barang untuk kegiatan sarana dan prasarana kantor, perjalanan dinas, penyimpangan anggarannya model modus yang berulang-ulang.

“Modus yang kerap dilakukan adalah perjalanan dinas fiktif atau ganda. Orang yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas tidak pergi dan hanya menitipkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) mereka kepada orang lain yang berangkat untuk distempel di instansi tujuan sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran, begitu juga belanja barang, harga yang ditetapkan dengan harga yang ada dipasaran jauh lebih rendah, lalu mereka merekayasa bentuk pertanggungjawabannya,” tandasnya.* (didi/wib)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *