Dana ADD Pakai Untuk Pelesiran Harus Diusut

HARIANFOKUS.com– Setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Liwa ?emanggil dari pihak Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kini giliran pihak dinas terkait yang dimintai keterangan tapi masih bersambung terus.

Kegiatan bimbingan tekhnis  para ibu-ibu peratin se-Lampung Barat (Lambar) ke-Bali  terus mendapat sorotan tajam dan kritikan pedas dari sejumlah kalangan masyarakat sangat beralasan.

Pemanggilan ini terkait ” Plesiran” Isteri Peratin Se Lambar ke Pulau Bali yang dikemas dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Ibu Ibu PKK selama 3 hari pekan lalu yakni dari tanggal (8/8) hingga (11/8).

Kasi Intelejen Kejari Liwa, Yanuar Ismail selaku pemeriksa mengatakan bahwa dinas terkait masih banyak agenda sehingga yang dimintai keterangan masih bersambung dan akan dilanjut pekan depan.

“Dia (DPMPP) juga banyak agenda saya juga banyak agenda karena 17 agutusan,” ujarnya, kemarin (21/8).

Dari dinas terkait yang dipanggil adalah Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayàan, Sumarlin pada DPMPP Lambar.

Sebelumnya dua Orang  Apdesi Lambar memenuhi pemanggilan  Kejari Liwa pada Selasa (15/8) dan di periksa di Kantor Kejari Liwa yang berlokasi di Jl. Raden Intan kelurahan kecamatan Balikbukit Lambar.

Kasi Intelijen Kejari Lambar Yanuar Ismail SH mewakili Kepala Kejari Liwa Alex Rahman mengatakan tengah melakukan pemgumpulan data.

” Iya kita lagi ini periksa dari Apdesi, orang nya sudah datang 2 orang dan berada diruangan saya, “katanya.

Menurut Yanu sapaan Yanuar Ismail  tersebut Kita masih memintai keterangan dan pengumpulan data dan bahan keterangan (Pulbaket) mengenai kronologis dan rincian laporan bimtek di pulau dewata tersebut sekarang 2 orang apabila kurang kami akan panggil Apdesi Lainnya.

Dengan hal tersebut kalau kita anilisa dalam kegiatan itu, dinilai mubazir sebab dinilai menghambur hamburkan uang rakyat. Apalagi di saat kondisi daerah ini menghadapi banyak masalah khususnya bencana ,inspertur jalan belum maksimal yang berkepanjangan.

“Ini tidak boleh didiamkan dan harus dituntaskan, agar ke depan tidak ada lagi yang main-main dengan anggaran dana desa yang setiap tahun semakin besar. Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lambar  harus menelusuri penggunaan uang ini. Kejaksaan dan inspektorat harus berperan lebih maksimal, sehingga kedepan tidak ada lagi yang main-main dengan dana ADD. Sesuai nawacita dan instruksi Presiden Jokowi memajukan Indonesia dari desa, tidak boleh anggaran dana desa dipotong dengan dalih ataupun modus pelatihan atau studi banding,” tuturnya.

Anton dari aktivis muda menambahkan, sungguh disesalkan, bimtek  yang menyedot angaran miliar itu bersumber dari APBDes masing–masing desa itu sangat membutuhkan suntikan dana untuk percepatan pembangunan di tengah berkepanjangan.

Untuk diketahui Ibu Ibu Isteri Peratin se Lambar melancong ke Pulau Bali yang dikemas Dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan Menggunakan Dana Desa sebanyak 10 juta per orang, jika dikalkulasikan mennjadi 1,3 Milyar jika dikalikan dengan jumlah pekon yang ada di Lambar 131 pekon

“Sudah jelas, satu bentuk pemborosan APBDes, tidak memberikan hasil atau manfaat yang positif dan berarti, baik bagi Pemerintah Desa (Pemdes) maupun untuk masyarakat desa,”kecamnya. Seharusnya, ADD dan DD (APBDes) yang ada dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk pelesiran  ibu-ibu /Pj kepala desa dengan alasan studi banding atau pelatihan. Sementara kita tahu,apa maksut dan tujuan ke bali . Ini artinya, kegiatan itu dipaksakan tanpa perencanaan matang dan apa hasilnya dari bimtek itu . (Wirda/di)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *