4 views

Panwaskab Pesibar Pelototi Verfak Parpol

HARIANFOKUS.com – Tahun 2018-2019 adalah tahun yang disebut tahun politik oleh hampir sebagian masyarakat  Indonesia. Betapa tidak, pada tahun itu akan dilaksanakan beberapa tahapan Pemilu yakni pemilihan kepala daerah, legislatif dan juga kepala negara (presiden dan wakil presiden).

Berkaitan dengan hal tersebut komisi pelaksana pemilihan umum (KPU) yang dalam tahapan ini berlaku sebagai penyelenggara teknis, sudah pasti akan melaksanakan tugas-tugas secara baik, professional dan objektif dalam setiap tahapan Pemilu tersebut.

“Salah satu dari tahapan itu yakni verifikasi faktual (verfak) partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 yang akan dimulai pada tanggal 15 desember 2017 S/d 04 Januari 2018,” kata ketua Panwaskab Pesibar Heri Kiswanto, Senin (11-12).

Dalam tahapan tersebut, KPUD Kabupaten Pesisir Barat diminta harus segera melaksanakan verfak terhadap keabsahan dan kebenaran, jumlah dan susunan struktural keanggotaan partai politik tingkat daerah/ kabupaten berdasarkan salinan kepengurusan partai politik tingkat provinsi, dan berdasarkan salinan kepengurusan partai politik tingkat pusat serta lampiran 3 MODEL F1-PARPOL.

“Tentang status domisili kantor tetap kepengurusan partai politik tingkat daerah/kabupaten setempat.
Keanggotan partai politik paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten /kota
memperhatikan dan memastikan 30% keterwakilan perempuan,” urai Heri.

Verfak parpol ini dilakukan untuk memastikan keabsahan dari anggota partai yang telah didaftarkan oleh partai didalam sipol, yang selanjutnya akan diputuskan apakah partai tersebut telah memenuhi syarat keanggotaan minimum sebanyak 155 anggota pada tingkat kabupaten ataukah tidak.

“Verfak ini juga dilakukan untuk memastikan anggota-anggota partai politik yang terindikasi partai ganda, TNI, POLRI, aparatur negara yang digaji dari APBN maupun yang terindikasi PNS,” ucapnya.

Sementara anggota Panwaskab Pesbiar Abd. Kodrat, menambahkan, dalam hal mencegah terjadinya serta memastikan berjalannya proses verfak parpol calon peserta pemilu tahun 2019, Panwaskab Pesibar terus melakukan pengawasan yang melekat sehingga output dari prses atau tahapan ini berjalan dengan baik.

“Kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Pesisir Barat untuk segera menindak lanjuti surat edaran KPU RI tentang verfak parpol calon peserta pemilu tahun 2019,” ujar Kodrat.

Verfak parpol sebagai mana dimaksud dalam surat edaran KPU RI yakni dilaksanakan dalam 7 (tujuh) hari dimulai pada tanggal 15 s/d 21 desember 2017. Untuk kepengurusan partai politik tingkat Provinsi, dan selama 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 15 Desember 2017 s/d 4 Januari 2018 untuk kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten /kota sebagai mana dimaksud dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2017.

Dan proses hasil verfak dilaksanakan tetap berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 serta Keputusan KPU nomor : 174/HK 03.1/Kpts/03/KPU/X/2017 dan SE.758/PL.01.1-SD/03/kpu/XII/2017, serta peraturan KPU nomor 7 tahun 2017. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *