Panwaslu Kota Pelototi Mobilisasi Perangkat Daerah

HARIANFOKUS.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandarlampung berkomitmen mengawasi secara ketat keterlibatan politik praktis Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dalam Pilkada Provinsi Lampung 2018.

Ketegasan itu disampaikan oleh Ketua Panwaslu Bandarlampung Candrawansah kepada wartawan saat ditemui bersama pimpinan Panwaslu lainnya Yahnu Wiguno Sanyoto dan Asep Setiawan di Kantornya di Jalan Patria Gg Cinde No 26 Kedaton, Rabu (24-01).

“Menjadi kewajiban bagi ASN seperti pegawai negeri sipil untuk bersikap netral dan profesional dalam setiap penyelengaraan pemilihan umum, termasuk saat Pilkada Gubernur Provinsi Lampung mendatang,” katanya.

Dikatakan, maka dalam rangka pencegahan keterlibatan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandarlampung, Panwaslu mengawasi keterlibatan Lurah ataupun perangkat kelurahan lainnya dalam aksi massa gabungan guru honorer dan Ketua RT/LK terkait unjuk rasa menuntut pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang baru-baru ini terjadi.

“Oleh karenanya, aksi massa gabungan Ketua RT/LK yang merupakan salah satu unsur pelayan masyarakat, jangan sampai ada Lurah ataupun perangkat ASN lainnya terlibat, hal ini terus kami pantau, apapun informasi awal dari pengawas lapangan maupun masyarakat akan selalu kami tindaklanjuti sesuai prosedur penanganan pelanggaran, tentunya hal ini akan merugikan ASN itu sendiri jika terbukti,” ujar Candra.

Menurutnya, jika ASN tidak dapat menjaga profesionalitas dan netralitasnya saat Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dan terbukti melakukan pelanggaran berat maka Panwaslu bisa saja akan merekomendasikan ke KASN dan Kemenpan RB, dan sanksinya dapat berupa pemecatan juga.

“Makanya kami mengimbau sekaligus mengingatkan setiap pejabat negara, pejabat ASN hingga camat dan lurah agar tidak membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jika pejabat negara atau ASN yang melanggar ketentuan yang berlaku, maka dapat dipidanakan dengan penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan atau denda mulai Rp600 ribu hingga Rp6 juta,” jelasnya.

Kordiv Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Bandarlampung, Yahnu Wiguno Sanyoto menambahkan sehubungan dengan tugas Panwaslu, dia berharap peran serta masyarakat dan media untuk sama-sama mengawasi netralitas ASN dalam pemilihan Gubenur Lampung mendatang.

“Jika menemukan ada pelanggaran yang dilakukan ASN masyarakat dapat melaporkan ke jajaran pengawas pemilu disertai bukti-bukti pendukung yang kuat,”ajak Yahnu.

Laporan sebaiknya disertai dengan foto, video, rekaman dan saksi-saksi atau orang yang melihat kejadian terkait adanya ASN yang mendukung salah satu pasangan calon. Laporan tersebut dapat disampaikan ke Panwaslu Kota Bandarlampung paling lama 7 hari sejak kejadian.

“Nanti laporan itu kita dalami sebagai informasi awal kemudian kita keluarkan rekomendasi. Terbukti ada pelanggaran atau tidak. Jika terbukti maka akan diteruskan ke pihak berwewenang sesuai dengan pelanggarannya,” tandasnya.(win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *