15 views

Kubu Dito Deadline DPP KNPI

HARIANFOKUS.com – Polemik pemilihan Ketua KNPI Lampung versi kepengurusan Munas Papua terus bergulir, pasca deadlocknya Musda KNPI Lampung yang digelar di Aula Sudirman KOREM 043 GATAM Lampung, Jum’at (9-10 Maret) lalu.

Kubu salah satu kandidat yakni Ardito Wijaya bersama beberapa DPD KNPI kabupaten/kota dan OKP menggelar pertemuan di Sekretariat KNPI Lampung, Selasa (13-3) dan menyatakan sikap bersama atas deadlocknya Musda. Salah satunya, meminta kepastian agar DPP KNPI menggelar Musda kembali sebelum berakhir Bulan Maret ini.

Berikut lima poin penyataan sikap yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.

Point pertama, Kami Putra dan Putri Indonesia di Provinsi Lampung menjunjung tinggi Persatuan dan Kesatuan, menghargai perbedaan, dan menghormati Keragamaan Suku Bahasa dan Agama dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, Kami Putra dan Putri Indonesia di Provinsi Lampung mengutamakan Musyawarah dan Mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam proses demokrasi dalam organisasi kepemudaan.

Ketiga, Kami Putra dan Putri Indonesia di Provinsi Lampung mengecam dan mengutuk terhadap siapa saja pihak yang memprovokasi terjadinya kericuhan dalam pelaksanaan Musda KNPI Lampung.

Keempat, Kami Putra dan Putri Indonesia di Provinsi Lampung meminta pertanggung jawaban DPP KNPI untuk segera melaksanakan MUSDA Lanjutan Ke-XIII KNPI Provinsi Lampung sampai batas waktu Akhir Maret 2018.

Dan point terakhir, Kami Putra dan Putri Indonesia di Provinsi Lampung berhimpun dan bernaung dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia dibawah kepengurusan DPP KNPI yang dipimpin Muhammad Rifai Darus (Ketua Umum) dan Sirajudin Abdul Wahab (Sekretaris Jendral).

“Kami minta agar DPP segera menggelar Musda kembali dimanapun iti, karena masa kepemimpinan saat ini akan habis perpanjangan masa jabatannya hingga bula ini (red, Maret),” kata Dito.

Menurut putra Walikota Metro A Pairin ini, kubunya tidak mempermasalahkan jika nantinya DPP KNPI akan menggelar Musda di Jakarta.

“Karena itu (red, Musda) merupakan wewenang DPP, maka kami akan ikut apapun itu keputusannya. Dari pada di Lampung tapi rusuh terus, tidak masalah juga di Jakarta,” tegasnya. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *