Duit Buat Biling Memang Nggak Ada

HARIANFOKUS.com – Terungkap sudah kenapa dana biling tahun 2017 sebesar Rp 11,8 miliar sampai tertunggak hingga saat ini. Ternyata, duit untuk membayarnya memang tidak ada.

“Sebenernya nggak ada masalah, cuma memang duitnya nggak ada, defisit. Maka sudah saya bilang, jangan besar pasak dari paada tiang. Buat proyek itu jangan banyak-banyak,” begitu pernyataan Plt Walikota Bandarlampung, Yusuf Kohar, Selasa (27-3) siang, menyahuti keluhan para kepala SMPN se-Bandarlampung saat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Bandarlampung awal pekan ini.

Seperti diketahui, saat bertatap muka dengan wakil rakyat, para kepala SMPN se-Bandarlampung mengeluh akibat belum dibayarkannya dana biling tahun 2017 yang totalnya mencapai Rp 11,8 miliar.

Program dunia pendidikan yang diagul-agulkan Walikota Herman HN itu dinilai para kepala SMPN hanya menjadi beban pihak sekolah karena dananya belum juga dibayarkan. Akibatnya, pengelola sekolah terpaksa mengajukan pinjaman kesana-kemari untuk tetap berlangsungnya proses belajar mengajar di sekolahnya.

Menurut Yusuf Kohar, tak ada maksud Pemkot Bandarlampung menyusahkan para kepala SMPN terkait program biling ini. Namun memang kenyataannya, saat ini Pemkot tengah mengalami defisit anggaran.

“Jadi, belum dibayarnya dana biling itu karena defisit. Sudah saya perintahkan, kalau ada duitnya langsung dibayarkan,” lanjut Yusuf Kohar.

Lalu kapan dana bina lingkungan alias biling yang diikuti sekitar 80 siswa itu akan dibayarkan? Yusuf Kohar tidak berani memastikannya. Karena kondisi defisit anggaran di Pemkot Bandarlampung saat ini belum ditemukan jalan keluarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung, Handrie Kurniawan, menyatakan besarnya tunggakan dana biling yang belum terbayarkan itu dikeluhkan para kepala SMPN saat dengar pendapat Senin (26-3) siang.

“Tunggakan dana biling sebesar Rp 11,8 M itu untuk tahun 2017 lho, belum termasuk di 2018 ini,” kata Handrie, legislator asal PKS.

Dia minta Plt Walikota Bandarlampung, Yusuf Kohar, untuk berani mengambil kebijakan demi menyelamatkan program pendidikan yang jadi kebanggaan Walikota Herman HN tersebut. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *