Wagub Prioritaskan Angka Kemiskinan

HARIANFOKUS.com – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung  Bachtiar Basri dalam penyusunan rancangan awal  pembangunan Provinsi Lampung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020 agar memprioritaskan berbagai permasalahan penurunan angka kemiskinan.

Menurut Bachtiar Basri, ditengah keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung, angka kemiskinan di Provinsi Lampung tidak turun secara siginifikan, salah satu sebabnya karena ketidaksesuaian data kemiskinan didaerah juga karena data kemiskinan yang dilaporkan tidak diperbaharui secara berkala, “walaupun angka kemiskinan turun jika tidak di update maka secara nasional angka kemiskinan Lampung tidak akan berubah,” ujar Bachtiar saat diwawancarai wartawan usai membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Lampung, Kamis (21/2) di Ruang Abung Balai Keratun.
Untuk itu, Bachtiar menghimbau melalui pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan focus program dan mampu melahirkan kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

“Agar pengentasan kemiskinan ini bisa berjalan dengan cepat dan baik, kita harus tahu penyebab kemiskinan didaerah, sehingga bisa melahirkan program yang tepat sasaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bachtiar mengatakan, periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 akan berakhir, sementara RPJMD Tahun 2020-2024 belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2020 berada pada masa transisi antar dokumen rencana pembangunan jangka menengah, sehingga penyusunan RKPD akan berpedoman dengan Permendagri  Nomor 86 Tahun 2017 pasal 147.

“Kegiatan semacam ini penting dan wajib dihadiri para Wakil Bupati se Provinsi Lampung,sehingga ada langkah upaya secara bersama dalam penanganan,” kata Bachtiar Basri.

Sementara dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, Bachtiar juga mengingatkan agar memperhatikan perubahan yang ada dalam RPJMN 2020-2024 agar sejalan dengan program nasional.

Disisi lain, penyusunan teknokratik RPJMD juga harus memperhatikan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih 2019-2024, sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, “Saya juga mengingtakan Kepala Bappeda agar dalam penyusunan RPJMD memasukkan visi dan misi gubernur terpilih,”  ungkap Wagub Bachtiar.

Sementara, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Herlina Warganegara dalam paparannya menjelaskan jika RKPD Tahun 2020 merupakan transisi dari RPJMD tahap 3 menuju RPJMD tahap 4. Adapun, subtansi RKPD disusun dengan memperhatikan hasil capaian pembangunan pada periode RPJMD Tahun 2015-2019 serta tantangan pembangunan kedepan. Pokok tinjauan RKPD Tahun 2020 diselaraskan dengan arahan, sasaran dan isu strategis dalam RKP Tahun 2020 yang disusun oleh Bappenas.

Saat ini, Pemprov Lampung tengah melaksanakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi lampung Tahun 2020-2024, sementara Bappenas sedang dalam proses menyusun Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, ujar Herlina Warganegara.(HF)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *