4 views

Dewan Soal Anggaran di DKP, Si Makmur Berkilah

HARIANFOKUS.com – Komisi II DPRD Lampung menyoal rasionalisasi anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung sebesar Rp 65 miliar atau 28,93 persen dari nilai anggaran di DKP. Rasionalisasi tersebut dinilai dewan sepihak atau tanpa melibatkan legislatif, hanya merujuk perintah Pj Sekdaprov, Fahrizal Darminto.

Sekretaris Komisi II, Joko Santoso sejatinya, DKP dalam melakukan rasionalisasi harus melibatkan legislatif, apalagi dalam rasionalisasi anggaran tersebut merupakan anggaran untuk kevutuhan rakyat.

“Itu bukan wewenang mereka untuk merasionalisasi. Tetapi itu dibicarakan antara TAPD dan anggota DPRD untuk dibicarakan terkait rasionalisasi yang seperti apa,”kata Joko kepada awak media usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak DKP, Rabu (24-07).

Rasionalisasi anggaran di DKP merujuk pada surat Pj Sekdaprov dengan nomor surat 903/1166/VI.2/2019 tertanggal  1 Juli lalu.

Menurut politisi PAN ini, dewan prinsifnya sepakar dilakukan rasionalisasi anggaran, tapi tidak untuk progran kepentingan rakyat.

“Tetapi kalau program yang menyentuh rakyat tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan,” ucapnya.

Salah satu anggaran yang dipangkas di DKP adalah pembangunan dermaga tiang pancang di pantai lempasing.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Makmur Hidayat berkilah, pembangunan dermaga tiang pancang di pantai lempasing akan menelan dana Rp 20 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Jada ada dua anggaran. Sebelah Kanan anggaran dari DAK dan Kiri dari APBD murni. Gak ada yang tumpang tindih dan pindah pindah,” Kata Makmur.

Pembagian dana Rp 20 miliar ini, kata dia, Rp 9 miliar dari APBD murni dan Rp 3,9 miliar memakai anggaran DAK. Kendati demikian, Makmur enggan merinci secara detail pemanfaatan total anggaran tersebut.

“Kan ada dermaga untuk Docking, bangunan kantor, musholla dan lainnya. Total semua 20 miliar,”ucapnya.

Di lain sisi, ia menjelaskan, penggunaan dana DAK ini tidak ada masalah.

“Konsep dari awal memang seperti itu. Karena DAK harus segera dilaksanakan, mengingat kalau lewat tanggal 21 tidak ada kontrak, maka dana itu harus dibalikan,” tandasnya.(win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *