15 views

Pemprov Main Pangkas, Dewan Meradang

HARIANFOKUS.com – Aksi pemangkasan anggaran oleh Pemprov Lampung terhadap beberapa OPD (organisasi perangkat daerah), disinyalir menyalahi ketentuan. Karena dilakukan tanpa pembicaraan terlebih dahulu dengan Dewan.

Salah satu aksi pangkas anggaran yang dimainkan pemprov dilakukan pada RSUD -AM. Dari anggaran 2019 yang telah disahkan dalam APBD sebesar Rp 442 miliar, dipangkas Rp 142 miliar.

Pemangkasan anggaran ditegaskan dalam surat perintah dari Sekdaprov dengan nomor surat : 903/1166/VI.2/2019 tertanggal  1 Juli yang diteken langsung Fahrizal Darminto.

Berdasarkan surat tersebut anggaran yang dipangkas yakni pembatalan kontrak, pengurangan volume kegiatan, dan pengurangan pembelian alat tulis kantor (ATK).

Anggota DPRD Lampung, Yandri Nazir mengaku belum mengetahui adanya pemangkasan anggaran di mitra kerjanya di Komisi V itu.

“Saya masih diluar kota, jadi saya belum tahu kalau ada surat dari pemprov untuk pemangkasan anggaran itu,” kata Yandri saat dihubungi, Sabtu (27-7) malam.

Kendati demikian menurut politisi Demokrat itu, jika memang ada surat dari pemprov untuk melakukan pemangkasan anggaran ketiap OPD sejatinya dirapatkan terlebih dahulu dengan legislatif bersama tim anggran pemerintah daerah (TAPD).

“Kalau memang ada pemangkasan anggaran harus dirapatkan dulu dengan Banang (Badan Anggaran) DPRD serta dengan TAPD. Seharusnya rasionalisasi yang dilakukan untuk pemabahasan dalam APBD-P, bukan di Tri Wulan II yang anggarannya sedang berjalan,” tandasnya.(win)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *