50 views

Telaah Kritis Sistem Politik Indonesia

Penulis : Reka Punnata

POLITIK adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). Politik itu tidak terpisahkan dengan ahlak atau agama. Politik diperlukan untuk merealisasikan Peradaban, keterlibatan sosial sebagai syarat diri, ada hikmah dalam setiap penderitaan hidup, penataan jiwa terhadap naluri, ilmu sebagai penolong jiwa (Imam Khomeini).

Untuk membangun kehidupan politik di indonesia sesuai dengan politik (ala) Pancasila maka pelurusan pemahaman mengenai politik perlu dikembangan.

Sistem politik yang terbangun di indonesia mengalami berbagai corak keberagaman. Perkembangan politik dan sistem politik suatu negara dapat disimpulkan, diantaranya sebagai berikut:
Di tinjau dari Partai Politik di Indonesia
Perkembangan partai politik di Indonesia dimulai sejak Zaman Belanda. Partai Politik pertama di Indonesia adalah Indische Partij (19190 yang dibentuk oleh tiga serangkai yaitu, Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ini menjadi manifestasi bangkitnya kesadaran nasional yang menjadi pelopor timbulnya organisasi-organisasi politik di zaman pra kemerdekaan.

Di masa penjajahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang semua Partai Politik dibubarkan. Meski eksistensi partai politik sebagai suatu organisasi tidak diakui, namun tokoh-tokoh politik masih berperan penting dalam proses mencapai kemerdekaan. Pada masa Jepang-lah didirikan organisai-organisasi massa yang jauh menyentuh akar-akar di masyarakat. Berbeda dengan peran partai politik pada masa penjajahan Belanda sebelumnya sebagian besar masih sebatas sebagai sebagai penengah, dan perumus ide yang hanya berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik dan komunikasi politik. Partai-partai politik yang ada sebelum kemerdekaan pada umumnya bersifat ideologis serta memiliki fungsi dan program utama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Jepang mempelopori berdirinya organisasi massa bernama Pusat Tenaga Rakyat (Poetera). Namun nasib organisasi ini pada akhirnya juga ikut dibubarkan oleh Jepang karena dianggap telah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses politik.

Praktis sampai diproklamirkan kemerdekaan, masyarakat Indonesia tidak mengenal partai-partai politik. Demikian juga saat terbentuknya BPUPK dan PPKI oleh pemerintahan Jepang, di mana keanggotaannya di isi oleh tokoh-tokoh nasional yang sebelumnya merupakan pimpinan partai politik. Sehingga dengan demikian peran para tokoh yang sebelumnya berada dalam partai-partai politik masa Belanda semakin mampu menemukan wadahnya untuk berkontribusi pada rakyat.

Kemudian pasca indonesia merdeka. Ada berapa fase perkembangan kehidupan partai politik. Pertama, Periode Demokrasi Liberal (1945–1959). Periode ini ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peranan partai-partai politik sangat dominan dalam menentukan arah tujuan Negara melalui badan perwakilan. Periode ini berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kedua, Periode Demokrasi Terpimpin (1959–1966). Ditandai dengan adanya persaingan (rivalitas) empat kutub, yaitu antara Soekarno (Presiden RI) yang didukung oleh partai-partai berhaluan nasionalis, PKI yang didukung oleh partai-partai berhaluan sosialis, dan kelompok Islam (tidak bersatu) serta pihak militer yang dimotori oleh TNI AD. Saat itu, partai politik memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lemah sehingga kurang menunjukkan aset yang berarti dalam pecaturan politik di Indonesia. Puncak periode ini adalah terjadinya Pemberontakan G-30-S/PKI tanggal 30 September 1965.

Ketiga, Periode Orde Baru (1966–1998). Inilah masa pemerintahan Soeharto (Presiden RI yang kedua) yang melakukan “pembenahan” dalam sistem politik, antara lain, mengenai jumlah partai politik, yaitu melalui penyederhanaan partai politik (fusi) menjadi tiga, yaitu (1) PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang berdasarkan ideologi Islam, (2) Golkar (Golongan Karya) yang berdasarkan asas kekaryaan dan keadilan sosial. (3) PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang berdasarkan demokrasi, nasionalisme, dan keadilan, merupakan fusi dari Parkindo, Partai Katolik, PNI, dan Murba. Puncak periode ini adalah terjadinya pelengseran oleh gerakan Reformasi 1997-1998. Keempat, periode reformasi bermunculan beragam partai politik (multi partai). Tahun 1999 ada 48 parpol yang berhak mengikuti Pemilu. Tahun 2004 ada 24 partai yang berhak mengikuti Pemilu. Pemilu tahun 2009 ada 38 partai politik yang berhak mengikuti pemilu. Pemilu tahun 2014 ada 12 Partai Politik dan Pemilu terakhitr diikuti oleh 16 Partai Politik.

Ditinjau dari perkembangan Sistem Pemilu
Terlepas dari perkembangan partai politik setelah dan sebelum amandemen UUD 1945, sistem Pemilihan Umum mengalami pasang surut perubahan pula. Bila sebelum amandemen UUD 1945 MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan Lembaga Tertinggi Negara yang memiliki wewenang dan tugas menjalankan kedaulatan rakyat, menetapkan UUD, memilih, melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, dan mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden bila Presiden melanggar UUD (Pasal 1 ayat (2)). Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi memiliki kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Begitu juga dengan pemilihan kepala daerah, jika sebelum amandemen UUD 1945 kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat pasca amandemen kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sistem pemilu diatur didalam UU 1945 pada Bab VII B tentang Pemilihan Umum pasal 22E berbunyi: ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakn sacara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Ayat (3) Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Ayat (4) Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD adalah perorangan.

Jika Pemilu sebelum amandemen UUD 1945 Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang tidak indefenden (wakil dari Partai Politik) maka setelah amandemen Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (UUD 1945 pasal 22E Ayat (5)).

Perubahan-perubahan sistem politik demikian mungkin disebabkan oleh penyempurnaan apa yang seharusnya menjadi format politik yang ideal yang dipakai di Indonesia. Sebagai negara Kesatuan, Indonesia negara yang berbentuk Republik (teori Montesquieu). Sistem yang dipakai adalah sistem Presidensil, dimana kedudukan Presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahaan. Sebagai negara yang menganut ideologi pancasila, indonesia mengadopsi pemikiran Jhon Locke tentang sistem Trias Politica (Eksekutif, Legeslatif dan Yudikati). Sebagai konsekwensi dari mengadopsi sistem trias politica maka indonesia manganut sistem demokrasi (Demos-Kratos/Kekuasaan/Kekuatan Rakyat) kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dari beberapa perkembangan politik Indonesia pasca Kemredekaan, dimulai dari rezim Orde lama, telah memperkuat system Negara; Orde baru memperkuat system aparatur sipil Negara dan; Orde reformasi memperkuat kedaulatan rakyat (Budiman sujadmiko).
Sistem Pemilu sudah menjadi pilihan bangsa, mau tidak mau harus dihadapi. Dari segi Undang-undang sebagai produk hukum “sudah” baik sekarang segenap komponen bangsa harus berkewaajiban mendorong proses demokrasi yang substansial.(*)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *