36 views

Dewan Ingatkan Pemprov Jangan Asal Keluarkan Izin

HARIANFOKUS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung mengingatkan pemerintahan provinsi untuk lebih hati-hati atau sensitif dalam mengeluarkan surat izin usaha. Hal ini menanggapi soal penutupan wisata Pulau Tegal Mas yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada Selasa (6-8) pagi .

Menurut Ketua DPRD Lampung, sejatinya Pemprov terlebih dahulu mendalami sebelum mengeluarkan surat izin usaha.

“Saya fikir pemerintah daerah lebih sensisitif dalam melihat hal-hal sepeti ini (surat izin, red) untuk mendalami terlebih dahulu sebelum surat izin itu keluar. Jangan sampai ada permasalahan sengketa atau persoalan hukum,” kata Dedi saat diwawancarai di Ruang Kerjanya, Selasa (6-8).

Dedi berharap juga, pemprov berada diposisi tengah dalam melihat persoalan izin wisata Pulau Tegal Mas.

“Jangan sampai ada kepentingan, artinya Pemprov ini harus berada ditengah,” ucapnya.

Kasus penyegelan Pulah Tegal Mas, sambung Politisi PDIP ini, diharapkan menjadi pengalaman semua pihak, terutama dalam mengeluarkan surat izin.

“Kami akan minta Komisi agar meluangkan waktu guna mengundang pihak terkait untuk mendengarkan penjelasannya,” tegasnya.

Diketahui penyegelan, Pulau Tegal Mas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang didukung oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Selain Pulau Tegal Mas, operasional dermaga penyeberangan Sari Ringgung ikut disegel.

Dugaan pelanggaran di Pantai Ringgung, Marita adalah pelanggaran reklamasi. Perairan Ringgung, diketahui berada di dalam perairan Teluk Lampung bagian utara, tidak jauh dari lokasi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL).

Bentuk dugaan pelanggaran lainnya antara lain terkait dengan:

a. Tidak memiliki izin lokasi reklamasi (pasal 4 ayat 2, Perpres 122 Tahun 2012)
b. Tidak memiliki izin lokasi sumber material reklamasi
c. Tidak memiliki izin pelaksanaan reklamasi (pasal 4 ayat 2, Perpres 122 Tahun 2012)
d. Perusakan ekosistem terumbu karang dan vegetasi mangrove (pasal 69 ayat (1) huruf a, UU 32 Tahun 2009)
e. Menguasai dan memanfaatkan sempadan pantai (Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Pesawaran Tahun 2011-2031

Pembangunan dan pengelolaan tanpa izin terkait dengan Pantai Ringgung, Marita dan Pulau Tegal Mas diduga telah merugikan keuangan daerah.

Sedangkan, terkait dugaan pelanggaran di Pulau Tegal Mas, tim menemukan sejumlah fakta bahwa:

• Penanggungjawab dari kegiatan di Pulau Tegal yaitu Thomas A Rizka, bermaksud menguasai seluruh pulau dan mengubah Pulau Tegal menjadi kawasan wisata yang bernama Tegal Mas. Diketahui kegiatan dilaksanakan mulai Desember 2017 dengan melakukan pembersihan lahan dengan memotong hampir seluruh vegetasi pantai/mangrove asosiasi di sepanjang pantai Pulau Tegal dan dilanjutkan dengan pembentukan lahan, pembangunan cottage, fasilitas wisata, reklamasi pantai, dan publikasi. Kegiatan tersebut masih terus berlanjut hingga hari ini.
• Obyek wisata Tegal Mas juga diketahui sudah beroperasi dan melayani wisatawan. Sementara izin pengelolaan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, dan Izin Lingkungan belum dimiliki oleh Tegal Mas. Selain itu cottage/villa yang dibuat sudah ditawarkan dan sudah ada transaksi jual beli cottage/villa dengan kisaran harga mencapai milyaran rupiah per unit.(win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *