6 views

PMII Lampura Soroti Bimtek Kades Menghabiskan Dana Miliaran

HARIANFOKUS.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung Utara menyoroti perencanaan 232 Kepala Desa Se-Lampung Utara yang hendak melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Kuta Bali pada 20-23 November 2019 dan Sekretaris Desa yang akan di laksanakan di Yoyakarta 6 Desember 2019.

Ketua PMII Lampung Utara, Yudian Patria, menyatakan sikap tegas dalam keritikanya yang mewakili seluruh elemen mahasiswa yang tergabung di PMII Lampung Utara.

“Atas rencana kegiatan APDESI Lampung Utara, dalam agenda Bimtek setiap Kepala Desa harus mengeluarkan Angggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp 11.000.500 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per-Kepala Desa,” ungkapnya di seketriat PMII Lampung Utara, Kamis (7/11).

Menurut Yudian,dari jumlah dana  tersebut dikalikan 232 Desa maka dana akan terkumpulkan dengan jumlah Rp 2.668.000.000,- (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta rupiah).

“Kemudian, untuk seketaris desa (Sekdes) yang akan pergi ke daerah Yogyakarta akan di tarik setoran sebesar Rp 8 jt – Bila di kali 232 Sekdes maka jumlahnya juga mencapai Rp.1.856.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah),” jelasnya.l.

“Dengan nilai dana yang sangat signifikan tentunya perlu suatu akuntabilitas dan transpransi sebelum kegiatan Bimtek ini terlaksana dan menimbulkan dampak pada kerugian negara,” tambahnya.

Seterusnya Yudian,meligitimasi sebuah akuntabilitas dan transpransi yang dimaksud, perlu untuk diketahui oleh publik peruntukan dan kegunaanya dana tersebut.

“Di contohkanya oleh Yudian-red, biaya oprasional keberangkatan,tiket mobil berapa?,tiket pesawat berapa?,pemateri berapa?,hotel berapa,makan berapa?,beli jarum satu sangat perlu dijelaskan dan sangat wajib diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Karena uang yang dipergunakan adalah uang mereka, masyarakat desa setempat,”umbarnya.

Kami berharap sebelum ini terlaksana, mari kita sama-sama melihat dan terbuka dalam rincian kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam kegiatan Bimtek tersebut.

“Secara duduk bersama yang melibatkatkan semua unsur Instansi Pemerintah terutama Kepolisian/Kejaksaan/Inspektorat dan Media,LSM/Aktivis/Praktisi Hukum,” harapnya.

Yudian Patria menambahkahkan bila mana ini tidak di laksanakan secara terbuka dan kajian secara bersama,maka sangat jelas dalam rencana kegiatan Bimtek tersebut diduga ada kepentingan lain atau menguntungkan diri sendiri bersama orang lain yang berakibat pada kerugian negara.

“Kami mengharapkan pihak penitia pelaksanaan kegiatan APDESI dapat menjelaskanya,secara terbuka dihadapan kami agar dapat di jamin kepastian hukum,” ujarnya.

“Jjka tidak,maka kami bersama elemen masyarakat dan organisasi masyarakat lainya,akan menyampaikan pendapat dimuka umum yang mengharapkan kegiatan ini untuk digagalkan oleh Plt Bupati Lampung Utara yang menjadi pejabat pemangku kebijakan,agar tidak menimbulkan kerugian negara dalam rencana kegiatan APDESI Lampung Utara,” tutupnya.(jal).

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *