160 views

Pemasangan KWh Bersubsidi di Pesibar Diduga Dipungli

HARIANFOKUS.com – Miris. Disaat Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal sedang gencar-gencarnya memberikan subsidi listrik pemasangan KWh untuk tegangan rendah, malah ada saja oknum yang memanfaatkan kebijakan yang sangat membantu masyarakat tersebut.

Pemanfaatan dilakukan pungutan liar (pungli) diduga kuat dilakukan oleh oknum Pokmas atau kelompok masyarakat yang bertugas mengkoordinator pemasangan KWh.
K
epala Dinas Perizinan, Penanaman Modal, dan Satu Pintu Pesisir Barat, Jon Edwar mengatakan, pemasangan subsidi listrik ini merupakan salah satu program unggulan bupati.

“Iya salah satu program unggulan bapak Bupati yaitu mensubsidi pemasangan KWh pada rumah warga yang belum memiliki aliran listrik. Jadi, jangan salah penafsiran, yang disubsidi itu mulai dari penyambungan dan penarikan kabel dari tiang sampai KWh terpasang dirumah warga, namun tidak berikut instalasi didalamnya,” ungkap dia belum lama ini.

Pemilik rumah sambung dia, tinggal memasang instalasi didalam, kalau sudah terpasang instalasi tinggal sambung di KWh dan lampu siap menyala.

“Karena KWh dipasang sudah ada aliran listeriknya, itulah batuan atau subsidi yang diberikan pemerintah daerah Pesisir Barat kepada masyarakat. Dan Pemda tidak lagi menarik dana dari masyarakat serupiah pun,” terang mantan Sekretaris KPU Pesibar ini.

Terpisah, salah satu Ketua Pokmas, Maryadi membenarkan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Pokmas yang membidangi beberapa Pekon di Wilayah Kecamatan Ngambur. Dengan lebih kurang sebanyak seribu calon konsumen, dan diakui bahwa memang Pokmas melakukan penarikan uang dari masyarakat calon konsumen itu sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

“Iya benar kami melakukan penarikan dari masyarakat sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan kegunaannya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembebasan. Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), untuk keperluan kami memasang instalasi dirumah, dan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membuat KLO nya,” kata Maryadi

Sementara, salah satu masyarakat di Pesibar mengaku sangat terbebani atas tingkah laku Pokmas tersebut. Yang sejatinya, menurut dia kebijakan Bupati tersebut sangat mbantu bagi orang tidak mampu.

“Kalau yang disubsidi pemerintah daerah sudah sampai dengan KWh tertempel dirumah, itu artinya memang masyarakat tidak begitu terbebani lagi. Tapi kenapa seperti di Pekon Negeri Ratu, Pekon Mon, Pekon Bumi Ratu, dan Pekon Suka Banjar di Kecamatan Ngambur, Peratin melalui POKMAS masih saja membebani masyarakat dengan menarik uang hingga Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perkonsumen,” kesal dia.

Dia berharap oknum yang melakukan pungli tersebut dapat ditindak tegas oleh aparat yang berkewajiban.

Sementara, Sekretaris LSM GEPAK Pesibar, Muhammad Azhar, mengaku akanengawal kasus tersebut yang mencoreng muka bupati serta menambah sengsara masyarakat.

“Kami akan terus kawal kasus ini hingga tuntas. Jangan sampai persoalan pungli seperti ini menjadi budaya untuk menyengsarakan masyarakat,” tutup dia.(pau/azh)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *