53 views

Pengamat Anggap Kebijakan Arinal Tunda PKL Lemah Dalam Kajian

HARIANFOKUS.com – Keputusan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengeluarkan Surat Edaran (SE) dengan nomor 443/0221/V.02.4/I/2021 perihal penundaan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dinilai kontradiksi.

Pasalnya, SE yang diteken pada tanggal 21 Januari 2020 menurut pengamat, merupakan kebijakan yang buru-buru dengan kajian yang lemah.

“PKL ditunda, tapi kegiatan pemerintah yang melibatkan kerumunan masa terus berjalan. Misalnya Sosper oleh anggota DPRD Provinsi, jadi jangan SE ini dikeluarkan gara-gara membaca percakapan di medsos saja,” kata Pengamat Unila, Dedi Hermawan usai diskusi Normalisasi APBD Bandarlampung di DPD PKS Bandarlampung, (25/1).

Menurut dosen Fisip Unila ini, semua sepakat harus ada terobosan baru dalam menekan penyebaran Covid-19 khususnya di Lampung.

“Dalam membuat kebijakan, pemerintah seharusnya menghimpun seluruh unsur agar hasilnya tidak kontradiksi. Karena dengan penundaan PKL ini, maka wisudanya pun secara otomatis akan tertunda,” ungkapnya.

Rektor Unila Prof. Karomani, melempem atas kebijakan tersebut. Dia mengalah untuk menunda PKL hingga menunggu keputusan dari pusat.

“Kami (pihak Unila) menunggu keputusan Jakarta. Jadi untuk sementara ditunda dulu KKN untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 klaster baru ke desa dari mahasiswa,” kata Prof. Karomani kepada pers, Sabtu, 23 Januari 2021.

Sejatinya, kampus Unila akan memberangkatkan sekitar 4.320 mahasiswa/i mengikuti KKN. Dengan tujuan Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji, Lampung Timur, Lampung Barat, Pesawaran, Tanggamus dan satu di luar Lampung, yaitu Banten.

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *