114 views

Pemprov Skenariokan Bancaan Uang Rakyat

NGOTOTNYA Pemprov Lampung melahirkan 5 badan usaha milik daerah (BUMD) baru, ditengarai sarat kepentingan. Yang sangat jauh dari kemanfaatan bagi rakyat kebanyakan.

Bahkan Ketua Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum (MPDH) Lampung, Jupri Karim, menilai rencana pendirian BUMD baru yang menganggarkan dana hampir Rp 150 miliar itu diduga kuat sebagai skenario untuk para oknum pejabat melakukan bancaan uang rakyat.
Apa dan bagaimana sikap MPDH Lampung dalam hal ini? Berikut pernyataan, Jupri Karim dalam wawancara khusus dengan Fajrun Najah Ahmad, Senin (06/09/21) siang:

Anda tampaknya tak lelah terus mengkritisi rencana pemprov melahirkan 5 BUMD baru, kenapa?
Karena bagi saya dan sahabat-sahabat di MPDH Lampung, rencana itu tidak tepat. Sehingga saya akan terus mengkritisi dan tidak akan kendur, apapun yang menjadi risiko dan resistensinya.

Konkretnya seperti apa?
Begini. Yang namanya APBD ataupun APBN itu kan uang rakyat. Yang harus dikawal. Apalagi para wakil rakyat, sepertinya, sudah lupa dengan rakyat. Jadi MPDH sebagai bagian yang tak terpisah dari rakyat, tidak boleh diam.

Menurut Anda, kenapa Pemprov Lampung tampak begitu ngotot mendirikan 5 BUMD baru itu?

Semangat pemprov berencana dan berupaya untuk terus mendirikan 5 BUMD yang menelan biaya ratusan miliar tersebut, menurut saya, patut diduga sebagai sebuah instrumen untuk membocorkan uang rakyat untuk kepentingan tertentu yang faedahnya tidak maslahat bagi kebutuhan rakyat.

Jadi Anda menduga ada skenario ke depannya bancaan uang rakyat, begitu?
Ya, bisa saja terjadi begitu. Maka, sejak dini saya menyuarakan penolakan, agar tidak terjadi hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan ke depannya.

Adakah pelajaran yang Anda jadikan sandaran terkait agenda melahirkan BUMD baru ini?
Tidak usah jauh-jauhlah. Kita belajar saja dari kasus Bank Century, yang merugikan keuangan negara dan uang itu juga berasal dari rakyat yang tidak sedikit, yakni triliyunan rupiah. Nah, saya tidak mau hal semacam itu terjadi Lampung, walau dalam bentuk yang berbeda tentunya. Dan saya kira, kita semua sebagai rakyat Lampung tidak mau hal semacam kasus Bank Century itu terjadi disini.

Tapi kan jumlah dana untuk pendirian 5 BUMD itu seputaran Rp 150 miliar saja?
Uang itu banyak sekali manfaatnya bila dipergunakan bagi kepentingan riil masyarakat. Banyak hal yang bisa dilakukan pemprov secara nyata bagi rakyat dengan dana tersebut ketimbang mendirikan BUMD. Apalagi BUMD-BUMD yang ada sekarang saja kan belum maksimal manfaatnya, bahkan ada yang saat ini bermasalah secara hukum.

Bagaimana Anda melihat anggota DPRD Lampung yang mayoritas diam terkait rencana pendirian BUMD ini?

Ini yang sangat kami sesalkan. Harusnya ya anggota DPRD Lampung jangan hanya diam soal ini. Apalagi jika masih ingin kembali dipilih rakyat di 2024 mendatang. Jangan lupa, rakyat sekarang punya hak veto, bisa menghukum Anda di TPS.

Harapan Anda pada anggota DPRD seperti apa?
Saya berharap semua fraksi menolak usulan pendirian 5 BUMD ini dan jangan bersandiwara. Jangan sampai pimpinan fraksi bilang menolak, tapi anggotanya ikut membahas. Yang harus diingat, rakyat semakin cerdas dan terus mengikuti tingkah polah wakilnya di DPRD. Jangan kecewakan rakyat, itu saja pesan saya. Sebab kalau nanti mereka sudah tidak jadi anggota Dewan lagi, kan tetap kembali kepada kehidupan kerakyatan. Harapan saya, para wakil rakyat memahami betul kondisi rakyat saat ini. Jangan ikut-ikutan masuk dalam skenario yang berbahaya. (*)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *