29 views

Guru Jadi Camat Itu Tidak Masalah

HARIANFOKUS.com – Meruyaknya persoalan rolling pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Lamtim 8 September lalu, ditanggapi dingin oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lamtim, Heriyansyah.

Mantan kabid di Diskominfo Pemprov Lampung ini menyebutkan, pelantikan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga selaras dengan pesan dari Mendagri Tito Karnavian.

Dimana untuk calon yang mengikuti konsetelasi politik, pilkada 2020 ada tiga syarat yang membolehkan kepala daerah melakukan mutasi ASN.

Menurut Heriyansyah, aturan itu ada dalam surat edaran (SE) Mendagri tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada 2020.

Arahan Kemendagri, kata dia, jika mutasi bisa dilakukan, kecuali  ada pejabatnya yang wafat, melakukan perbuatan pidana sehingga ditangkap dan ditahan atau jabatan itu kosong.

Lalu, Mendagri mengatakan SE tersebut dikeluarkan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Khususnya, pada Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi: “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” jelas Heriyansyah .

Nah disini, Heriyansyah menyatakan Bupati Dawam Rahardjo dan Wakil Bupati Azwar Hadi, menjabat sejak 19 February 2021, setelah dilantik oleh Gubenur Arinal Djunaidi, atas nama Menteri Dalam Negeri.

“Jadi, sekarang ini sudah tujuh bulan menjabat. Jadi tidak ada yang salah dalam rolling tersebut,” kata dia.

Terkait Bupati Dawam Rahardjo dinilai melanggar UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta melanggar sumpah janji kepala daerah dan KKN, Heriyansyah menampiknya.

“Ya, bupati dilantik bulan Februari, aturannya untuk rolling harus lebih dari enam bulan iya kan. Jadi berdasarkan aturan tidak menyalahi,” tegas dia.

Mengenai polemik pelantikan guru menjadi pejabat struktural, Heriyansyah menegaskan, seorang guru (pengajar) menjadi camat itu tidak masalah. Dan sudah sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Dimana, manajemen ASN adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga terbuka.

“Pengangkatan guru menjadi camat itu sudah sesuai dengan aturan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Guru boleh diangkat melalui mutasi diagonal dari jabatan fungsional ke jabatan struktural,” ucapnya.

Ia menambahkan, Pemkab Lamtim melakukan promosi para pejabat, selain untuk meningkatkan kinerja para ASN, juga memberi peluang bagi ASN yang berprestasi untuk meningkatkan karier mereka. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *