7 views

Memprihatinkan, Penanganan Kasus Perempuan & Anak

HARIANFOKUS.com – Penanganan kasus hukum yang menyangkut perempuan dan anak di Lampung sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Itu sebabnya, seorang aktivis perempuan meminta Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Provinsi Lampung untuk action maksimal. Bukan sekadar berwacana melalui media sosial.

Pina, aktivis perempuan Lampung ini, menilai, dalam beberapa bulan terakhir, kembali marak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Lampung.

Ketua Korp PMII Putri (Kopri) Rayon PGSD STKIP PGRI Bandarlampung ini mencontohkan adanya aksi kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oknum satpam RSUDAM kepada seorang nenek penjual air panas, hingga korban mengalami luka pada bagian bibir.

“Tetapi sampai saat ini tidak ada sanksi tegas untuk oknum satpam tersebut. Juga tidak ada informasi ke publik yang jelas terkait sanksi pidana untuk oknum itu. Hanya sampai permohonan maaf dari pihak RSUDAM semata,”kata Pina, Minggu (19/9) siang.

Contoh lain, sambungnya, kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan pamannya sendiri di Kecamatan Dente Teladas, Tulangbawang.

Oknum pelakunya sempat diamankan pihak berwenang. Namun saat ini sudah kembali bebas karena memperoleh penangguhan penahanan.

“Belakangan, oknum pelaku yang juga kepala dusun itu menghilang. Akhirnya kasus kekerasan terhadap anak ini menjadi tidak jelas tindaklanjutnya,” ucap mahasiswi semester 5┬áSTKIP PGRI Bandarlampung ini.

Menurut Pina, beedasarkan data yang dirangkum pihaknya, di Provinsi Lampung masih banyak kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi. Tercatat ada 177 kasus selama tahun 2021 ini.

“Yang memprihatinkan kami sebagai aktivis perempuan, saat ini Lampung masuk 5 besar provinsi yang tinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Ini semua akibat penanganan secara hukum yang lemah,” kata Pina.

Ia meminta kepada Pemprov Lampung dan Polda Lampung agar melakukan sosialisasi secara masif hingga tingkat kelurahan terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Sehingga semua paham bahwa perempuan dan anak memiliki hak aman dan nyaman serta hak hidup yang sama. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *