25 views

MTM Laporkan Proyek APBN

HARIANFOKUS.com – Gerakan aksi mengurai proyek pembangunan berbasis APBN yang ditengarai bermasalah, dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Provinsi Lampung.

Dewan Direktur MTM, Ashari Hermansyah, dalam pernyataan tertulisnya Senin (20/9) siang, mengungkapkan, pihaknya secara resmi telah menyampaikan pengaduan dan melaporkan proyek infrastruktur yang ditengarai bermasalah dan diduga terjadi tindak pidana korupsi itu ke Polda Lampung dan Polresta Bandarlampung.

Langkah melapor ke pihak berwenang tersebut, menurut Ashari, dilakukan pihaknya setelah melakukan monitoring sejak bulan Maret sampai Agustus 2021.

“Apa yang kami lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama pada ketentuan surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No.07/SE/M/2010 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Pengaman Pantai. Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/prt/m/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara dan Peraturan lainnya,” ungkap Ashari.
Proyek berdana APBN apa saja yang ditengarai bermasalah oleh MTM dan dilaporkan ke polisi? Ashari menyebut ada 4 pekerjaan pada dua satuan kerja.

Yaitu pada satuan kerja Kantor Departemen Agama Kota Bandarlampung, berupa pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Tanjungsenang, Bandarlampung, dengan nilai Rp 966.458.913, yang dikerjakan CV. Logakata.

Pada pekerjaan ini, menurut Ashari, MTM menduga terjadi korupsi pada pengurangan volume pembesian, pengurangan pekerjaan persiapan seperti K 3, tidak dipasang papan proyek sebagaimana mestinya, pemasangan rangka baja ringan tidak berstandar SNI, dan lainnya.

Selain itu, MTM juga menyoroti pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Panjang, Bandarlampung, dengan nilai Rp 996.974.457, yang dikerjakan CV. Aulia Akbar. Menurut Ashari, dugaan korupsi terdapat pada pengurangan volume pekerjaan pembesian, pekerjaan pasangan tulangan plat lantai, pekerjaan kolom beton, sloof beton, foot plat dan lainnya.

Sementara untuk satuan kerja Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, pada SNVT. Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Mesuji Sekampung.

Yaitu terkait pembangunan pengaman pantai Sukaraja, Kabupaten Lampung Selatan, dengan nilai proyek Rp 67.786.021.600, yang dilaksanakan PT. Basuki Rahmanta Putra.

Ashari menjelaskan, dugaan biaya yang dikorupsi terdapat pada pengurangan volume pekerjaan revetmen, tidak dilakukan pemasangan geotekstil yang diletakkan dibawah lapis antara, pengurangan pasangan amor (batu besar) yang seharusnya tersusun 2 lapis sejajar vertikal, tidak dilakukannya pemadatan kuat pada material pengunci (interlock), dan pengurangan volume pekerjaan pasangan tanggul.

“Juga tidak dipasangnya geotekstil yang berada di lapisan paling bawah, setelah tanah dipadatkan dan masih banyak lainnya,” kata dia.

Serta proyek pembangunan pengaman pantai Kalianda (Pantai Maja) di Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai proyek Rp 38.061.681.300,

Pada proyek APBN dengan pelaksana PT. Mina Fajar Abadi ini, diduga terjadi dugaan biaya korupsi serupa dengan pekerjaan pantai Sukaraja.

Dikatakan Ashari, MTM sangat miris dengan ulah oknum kontraktor pelaksana pada pekerjaan pengaman pantai yang melanggar peraturan menggunakan material galian C secara ilegal.

“Seharusnya sebagai perusahaan profesional, galian C sebagai material utama diperoleh dari pabrik yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah daerah. Nah, itu tidak dilakukan dan sangat membahayakan,” terang Ashari.

Ia mengisyaratkan, banyak persoalan teknis di lapangan yang akan terurai jelas ketika laporannya ke Polda Lampung dan Polresta Bandarlampung mulai ditindaklanjuti. (win)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *